Ma'ruf Amin: Saya Tak Akan Libatkan Keluarga di Istana

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (tengah) memimpin doa bersama didampingi istri Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin (ketiga kanan) beserta keluarga besar sebelum mengikuti upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin (tengah) memimpin doa bersama didampingi istri Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin (ketiga kanan) beserta keluarga besar sebelum mengikuti upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa ia tak akan melibatkan dan mengajak keluarganya ke Istana untuk membantu tugas-tugas sebagai orang nomor dua di republik ini.

    "Saya tak akan melibatkan dan mengajak keluarga bergabung di Istana," ujar Ma'ruf Amin seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 21-27 Oktober 2019.

    Ma'ruf mengatakan, dia hanya akan menunjuk staf ahli untuk membantunya di istana. Beberapa orang dekat Ma'ruf menyebut, mereka yang akan diajak adalah orang-orang dekat Ma'ruf di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Mereka antara lain: Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Cholil Nafis, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh serta Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Asrori S. Karni.

    Soal pejabat struktural, seperti para deputi di Kantor Wakil Presiden, Ma'ruf mempersilakan dilakukan dengan mekanisme open bidding atau lelang jabatan. "Pokoknya saya hanya akan mencari dan mengusulkan para pembantu yang sesuai dengan kewenangan wakil presiden," ujar Ketua MUI Non-aktif ini.

    DEWI NURITA I MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.