Pakar Kritik Pidato Jokowi: Hukum Hanya Sebagai Pelumas Investasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pidato perdana Presiden Joko Widodo setelah pelantikan pada Ahad, 20 Oktober 2019 semakin menunjukkan posisi Jokowi yang lebih pro investasi ketimbang hukum.

    "Ini semakin menguatkan gambaran bahwa bagi Jokowi, hukum cuma dipandang sebagai regulasi pelumas investasi," kata Bivitri kepada Tempo pada Minggu sore, 20 Oktober 2019.

    Dalam pidatonya mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak menyinggung sama sekali perihal penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi.

    Bivitri melihat Jokowi sama sekali tak memasukkan konsep negara hukum atau rule of law

    "Padahal, isu HAM dan anti-korupsi penting, kalau kita mau demokrasi yang sustainable, dalam rel negara hukum," katanya.

    Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun ke depan. Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhanaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.