Kontras Anggap Pidato Pelantikan Jokowi Sebuah Kemunduran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo didampingi keluarga keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk menuju Gedung Parlemen dalam rangka acara pelantikan presiden 2019-2024, 20 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menyinggung sama sekali perihal penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi dalam pidato pelantikannya di gedung MPR, pada Ahad, 20 Oktober 2019.

    Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada satu kalimat atau paragraf pun yang membahas soal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Jokowi hanya fokus kepada pembangunan ekonomi.

    "Presiden tidak memahami HAM. Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita seolah hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM berat," kata aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivan Lee Ananda melalui pesan teks, Ahad, 20 Oktober 2019.

    Rivan mengatakan, tidak dibahasnya isu pelanggaran HAM masa lalu dan kini adalah sebuah kemunduran. Ia melihat, HAM oleh Jokowi hanya dijadikan barang kodian semata saat masa kampanye pilpres berlangsung.

    Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun ke depan.

    Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.