Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surya Paloh NasDem Sindir Parpol Oposisi yang Merapat

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai melakukan pertemuan di kediaman Surya Paloh di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019.Dalam pertemuan ini kedua tokoh ini membahas situasi politik terkini di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai melakukan pertemuan di kediaman Surya Paloh di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019.Dalam pertemuan ini kedua tokoh ini membahas situasi politik terkini di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkhawatirkan sejumlah partai yang semula oposisi kini merapat ke koalisi pemerintahan untuk bergabung di Kabinet Jokowi Jilid II.

"Saya pikir hampir semua, ya (partai oposisi merapat ke pemerintah)," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, menjelang acara Pelantikan Presiden-Wapres siang ini, Ahad, 20 Oktober 2019.

Menurut Surya, kondisi tersebut tidaklah baik untuk demokrasi yang membutuhkan checks and balance.

"Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki kalau enggak ada oposisi."

Kendati demikian, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi. "Saya pikir sudah dihitung tentunya. Otorisasi ada di tangan Presiden. Kanini sistem kita presidensial," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tiga partai yang berseberangan dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi aktif merapat, yakni Partai Gerindra di bawah Prabowo Subianto, Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, serta Partai Amanat Nasional pimpinan Zulkifli Hasan.

Santer kabar Gerindra bakal mendapat jatah 1-2 menteri. Prabowo disebut-sebut mengincar kursi Menteri Pertahanan. Sedangkan Demokrat dipatok satu menteri, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY. Belum terdengar kabar PAN akan mendapat jatah menteri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

2 menit lalu

Vokalis Sore Band Firza Achmar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh meninggal pada Selasa, 19 Maret 2024. Foto: Dok Sore Band @sorezeband.
Ade Paloh, Keponakan Surya Paloh Meninggal, NasDem Berduka

Kabar kematian Ade Paloh juga disebarluaskan melalui cuitan di media sosial X.


Vokalis Band SORE, Ade Paloh Meninggal, Isyaratkan Kepergian Dua Pekan Lalu

1 jam lalu

Vokalis Sore Band Firza Achmar Paloh atau yang kerap disapa Ade Paloh meninggal pada Selasa, 19 Maret 2024. Foto: Dok Sore Band @sorezeband.
Vokalis Band SORE, Ade Paloh Meninggal, Isyaratkan Kepergian Dua Pekan Lalu

Vokalis dan pencipta lagu Band Sore, Ade Paloh meninggal hari ini karena sakit.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

2 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

2 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden RI terkait pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), membahas capaian peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja pada Balai Latihan kerja Luar Negeri (BKLN), Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) serta BLK Komunitas. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Usulkan Nama Menaker Ida Fauziyah untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

PKB menyiapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah maju di Pilkada 2024. Selain itu ada nama Hasbialah Ilyas yang merupakan Ketua DPW PKB DKI.


Koalisi Perubahan Sepakat Maju Bersama Lagi di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama jajaran kedua partai dalam silaturahmi kebangsaan di kantor DPD Gerindra DKI, Rabu, 9 Juni 2021. TEMPO/INGE KLARA
Koalisi Perubahan Sepakat Maju Bersama Lagi di Pilkada Jakarta

Koalisi Perubahan akan melanjutkan kerja sama mereka untuk menghadapi Pilkada Jakarta akhir tahun ini.


Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

3 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, menurut pakar politik Unand sebagai akibat kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi.


PDIP Belum Ajukan Hak Angket, 3 Sekjen Partai Pengusung Anies Usul Koalisi Perubahan Jadi Inisiator

3 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
PDIP Belum Ajukan Hak Angket, 3 Sekjen Partai Pengusung Anies Usul Koalisi Perubahan Jadi Inisiator

Jika Koalisi Perubahan menjadi inisiator hak angket, Hermawi tetap berharap PDIP bisa memberi dukungan saat wacana tersebut dibahas di paripurna.


PDIP Belum Gerak Ajukan Hak Angket, NasDem, PKB, dan PKS Usul Jadi Inisiator

3 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Belum Gerak Ajukan Hak Angket, NasDem, PKB, dan PKS Usul Jadi Inisiator

Tiga sekretaris jenderal dari partai-partai Koalisi Perubahan mengusulkan agar koalisi mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pasalnya, PDIP sebagai pihak yang pertama kali menggulirkan wacana hak angket belum juga mengajukan proses tersebut di DPR hingga saat ini.