Pukat UGM Siapkan Kajian Hukum Perpu KPK untuk Tamengi Jokowi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) segera setelah dilantik hari ini.

    Pukat UGM menyatakan sudah siapkan kajian hukum untuk menjawab ancaman partai politik tentang potensi permakzulan Presiden Jokowi.

    “Pak Presiden,  jangan takut menerbitkan Perpu KPK,  rakyat dan mahasiswa mendukung,” kata peneliti Pukat UGM Eka Ananda Rifky dalam diskusi publik "RUU KPK: Urgensi Perppu atau Judicial Review" yang digelar BEM KM Universitas Negeri Yogyakarta di Taman Pancasila pada Sabtu, 19 Oktober 2019.

    Pukat masih masih berharap pada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perpu Revisi KPK setelah dilantik pada hari ini, Ahad, 20 Oktober 2019.

    Menurut Eka, bila Presiden Jokowi ragu-ragu atau bingung akan landasan hukum penerbitan Perpu KPK, Pukat UGM sudah menyiapkan dasar hukumnya. Apalagi Jokowi memiliki hak prerogatif mengeluarkan perpu meskipun UU KPK yang baru sudah berlaku.

    “Perpu dinilai lebih efisien dan cepat dalam membatalkan UU KPK."

    Dia menjelaskan, jika harus melakukan judicial review atau uji materi untuk membatalkan UU KPK yang baru butuh proses yang lebih panjang dan kompleks. Itu karena perdebatannya sangat akademis dan teknis di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya uji materi UU KPK akan banyak berkaitan dengan open legal policy.

    Eka mencontohkan open legal policy antara lain RUU KPK yang meniadakan pembentukan KPK di daerah. Padahal bila ditarik ke UUD 1945, tidak ada aturan semacam itu.

    Pukat UGM berpendapat, jika Perpu KPK tidak juga dikeluarkan uji materi (judicial review) ke MK menjadi satu-satunya jalan untuk membatalkan UU KPK.

    Pukat juga masih berkoordinasi dengan pusat kajian di kampus-kampus lain untuk melihat langkah advokasi yang bisa dilakukan. Diperkirakan butuh dua atau tiga bulan untuk menyiapkan uji materi UU KPK.

    Dian Rafi dari BEM KM UGM mengatakan jika dilakukan judicial review ke MK belum tentu UU KPK yang sudah berlaku akan diputuskan melanggar UD 1945. Maka ruang untuk protes mahasiswa adalah dengan cara berdemonstrasi.

    Dia menyatakan tak percaya lagi dengan legislative review yang dikerjakan oleh DPR. Dian Rafi menyatakan bakal ke Istana Negara untuk memberikan gagasan kepada Presiden Jokowi. "Salah satunya, bagaimana melakukan pemberantasan korupsi yang efektif."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.