Komitmen 5 Tahun Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

Lambang KPK tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Penutupan lambang lembaga antirasuah itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpinan hingga pegawai KPK untuk memprotes revisi UU KPK. TEMPO/Imam Sukamto

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menepis bahwa lembaganya tidak mencegah korupsi. Agus mengatakan KPK sudah memiliki program pencegahan dan upaya pengembalian aset negara. Misalnya, KPK mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan asli daerah dan penataan aset. "Saya yakin itu menghasilkan uang yang tidak kecil," kata dia.

Menurut Agus, KPK memang tidak memasukkan potensi pengembalian duit negara dari upaya pencegahan tersebut. Selama ini, kata dia, laporan tahunan KPK hanya memasukkan pengembalian aset negara dari hasil penindakan. Karena itu ke depan, ia meminta KPK juga melaporkan potensi pengembalian uang negara dari sektor pencegahan.

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan sejak 2014 Direktorat Litbang KPK menghasilkan 44 kajian di bidang pencegahan korupsi di sektor kesehatan, pangan, energi, pertambangan dan penegakan hukum. 

Kajian itu menghasilkan puluhan rekomendasi dan rencana aksi untuk memperbaiki perizinan, pengadaan serta tata kelola di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. "Hasil pencegahan menghasilkan penyelamatan uang negara yang tidak sedikit," kata Wawan Wardiana.

Wawan Wardiana mencontohkan pada 2016 KPK melakukan kajian di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam kajiannya, Litbang KPK menemukan perusahaan seringkali melaporkan luas perkebunannya tak sesuai dengan kenyataan. Walhasil, duit pajak yang masuk ke Kementerian Keuangan jauh lebih kecil dari seharusnya.

Menurut Wawan Wardiana, rekomendasi dari kajian itu KPK mendorong perusahaan agar melakukan inventarisasi ulang luas perkebunan. Dalam setahun, kata dia, KPK berhasil meningkatkan pendapatan pajak dari sektor kelapa sawit senilai Rp 11,9 triliun.

Sementara di sektor perizinan eksplorasi minyak dan gas, kata dia, rekomendasi KPK berhasil memangkas panjangnya alur birokrasi. Awalnya untuk melakukan eksplorasi, para pengusaha harus mengurus 176 izin dan bisa memakan waktu sampai 3 tahun. "Kami kaji kemudian kami rekomendasi dibuat lebih sederhana tinggal 16 izin yang wajib diurus," kata dia.

Wawan Wardiana mengatakan rata-rata ada 85 persen rekomendasi dari KPK yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga. Ia mengatakan ada pula rekomendasi KPK yang tak dijalankan. Misalnya soal pemindahan napi korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang tak dijalankan Kementerian Hukum dan HAM hingga menterinya Yasonna Laoly undur diri.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pelaksanaan kajian dan rekomendasi dari lembaganya sangat bergantung pada komitmen pucuk instansi. Ia mengatakan bila instansi tak menjalankan rekomendasi KPK dengan sungguh-sungguh maka pencegahan yang dilakukan KPK tidak akan maksimal. "Pencegahan itu seperti orang yang harus menari dalam irama yang sama," kata dia.






Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

7 jam lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

9 jam lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

11 jam lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

13 jam lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

15 jam lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

2 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.