4 Hal Bikin Pengamat Pertahanan Yakin Pelantikan Presiden Aman

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan anggota TNI saat melakukan simulasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019. Simulasi pengamanan tersebut dilakukan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan anggota TNI saat melakukan simulasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019. Simulasi pengamanan tersebut dilakukan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi meyakini pelantikan presiden dan wakil presiden pada Ahad, 20 Oktober 2019, berlangsung aman. "Apakah aman? Aman. Karena ada empat hal," kata Muradi dalam diskusi Optimiskah Pelantikan Presiden Aman di Cikini, Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.

    Muradi menyebut, alasan pertama pelantikan berlangsung aman karena titik kulminasi massa sudah selesai pada 30 September dan 1 Oktober 2019. Ia yakin tidak ada akumulasi massa besar saat pelantikan.

    Alasan kedua, sudah hampir tiga bulan terakhir ada penyisiran terhadap terduga terorisme. Sehingga bisa meminimalisasi penggunaan aksi bom pada saat pelantikan. Meski begitu, Muradi melihat yang paling mungkin adalah aksi lone wolf alias pelaku teror yang tidak tergabung dalam jaringan terorisme.

    "Lone wolf itu targetnya bukan yang besar. Bukan massa, bukan titik kumpul orang. Targetnya 1-2 orang yang punya potensi untuk bisa secara publikasi meluas," katanya.

    Alasan ketiga, Muradi mengatakan bahwa konsolidasi politik sudah selesai. Ia memperkirakan, usai pelantikan, hanya akan ada satu partai yang berada di luar pemerintahan. Sebab, tiga partai yang sebelumnya oposisi, seperti PAN, Demokrat, dan Gerindra, ada kemungkinan mendapat kursi menteri. Menurut Muradi, pemberian jatah tersebut akan menenangkan massa pendukung.

    Alasan terakhir, Muradi melihat media mainstream relatif tidak terpolarisasi. "Hari ini media normal saja jauh sebelum 3-4 bulan lalu. Kalau yang agak genit targetnya bukan untuk menggagalkan pelantikan tapi kritisi kebijakan secara umum yang jadi PR pemerintahan hari ini," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.