Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Tahun Jokowi, Ponten Merah Penyelesaian Kasus-kasus HAM

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum genap 100 hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihadapkan pada peristiwa yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua. Kasus yang terjadi pada 8 Desember 2014 itu menyebabkan empat warga tewas tertembak.

Jokowi terbang langsung ke Papua beberapa pekan setelah kejadian itu. "Beliau menunjukkan komitmennya. Di depan warga Papua, presiden mengatakan bahwa kasus ini akan segera ditindaklanjuti," ucap Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Chairul Anam saat ditemui Tempo, pada Kamis, 3 Oktober 2019.

Kasus Paniai berawal dari keributan dua anggota TNI dengan beberapa remaja. Peristiwa itu diwarnai dengan tembakan oleh oknum anggota TNI sehingga menyebabkan empat orang meninggal. Kejadian itu direspons Mabes Polri dengan membentuk tim gabungan. Bahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim terpadu yang bekerja selama tiga bulan. "Tapi nyatanya sampai hari ini, kasusnya tidak pernah selesai," ujar Anam.

Utang kasus lain yang belum selesai adalah penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu disiram oleh dua orang tak dikenal di dekat rumahnya di Jakarta Utara pada 11 April 2017. Penyiraman itu mengenai kedua mata Novel dan membuat mata kirinya mengalami luka paling serius.

Sejak awal, pegiat antikorupsi mendesak Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) gabungan. Namun hingga kini desakan itu tak kunjung dipenuhi. Menjelang dua tahun kasus Novel pada awal 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim pencari fakta. Tim itu bekerja selama enam bulan, namun gagal mengungkap siapa pelaku penyiraman.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 20 Juni 2019. Novel Baswedan, diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya dan Tim Gabungan Pencari Fakta sebagai saksi terkait kasus penyiraman air keras terhadap dirinya, telah memasuki 800 hari yang belum terungkap pelakunya. TEMPO/Imam Sukamto

Jokowi pun memberi waktu tiga bulan untuk Polri untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Sikap Jokowi itu direspons Tito dengan membentuk tim teknis pada Juli lalu. Namun, tiga bulan setelah tenggat waktu diberikan, progres kerja tim teknis tersebut tak kunjung terdengar.

Polri mengklaim ada kemajuan signifikan dalam perkembangan penyelidikan. Kendati demikian, polisi enggan membeberkan perkembangan tersebut. "Insya Allah, sangat signifikan. Doakan. Tim sedang bekerja," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Jokowi sendiri tak menjawab ketika ditanya perkembangan kasus tersebut. Saat ditanya wartawan tentang kasus Novel, Jokowi malah menjawab soal kabinet. "Nantilah, tadi kan sudah saya sampaikan, sabar-sabar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Anggota tim advokasi kasus Novel, M Isnur, mengatakan TGPF independen perlu dibentuk karena tim teknis kepolisian telah gagal mengungkap kasus tersebut. "Ungkap segera, dan jangan kemudian berlarut-larut memberikan waktu lagi, waktu lagi," kata Isnur di Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 18 Oktober 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tuntutan penyelesaian kasus kepada Jokowi juga berlaku untuk kasus-kasus HAM berat masa lalu. Kasus tersebut di antaranya kasus Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa 1965, kasus Talangsari, kasus Munir, dan sebagainya. Di awal kepemimpinan, Jokowi-Jusuf Kalla memikul harapan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Apalagi, penyelesaian kasus HAM berat menjadi janji yang diumbar saat pilpres 2014. Namun, tak satu pun kasus tersebut bisa diselesaikan.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan pihaknya memberi rapor merah kepada Jokowi terkait penyelesaian kasus-kasus tersebut. "Bahkan untuk kasus yang beliau dengar dan berjanji langsung itu saja enggak selesai, bagaimana kasus yang beliau enggak tahu? Pelanggaran HAM berat nol, benar-benar rapor merah," ucap Anam merujuk pada kasus Paniai.

Aktivis HAM Sumarsih berorasi saat aksi Kamisan ke-600 di Jakarta, Kamis 5 September 2019. Dalam aksinya mereka menuntut segera diselenggarakannya pengadilan HAM di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan sejumlah kendala penuntasan kasus HAM masa lalu. "Persoalan masa lalu yang cukup lama, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung atas terlaksananya hukum bisa berjalan baik, buktinya, saksinya, unsur-unsur ini lah yang kadang menghambat penyelesaian secara tuntas," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintahan Jokowi gagal dan ingkar janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Deputi Koordinator Kontras Feri Kusuma mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebetulnya masuk dalam program kampanye Jokowi-JK bertajuk Nawacita "Tapi saat terpilih, berubah jadi ingkar janji," kata Feri beberapa waktu lalu. Selama lima tahun pemerintahan, kata da, tidak ada satu pun kasus yang selesai.

Moeldoko mengatakan perlu ada upaya baru untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya dengan pendekatan nonyudisial. Namun, upaya ini pun belum diterima semua pihak. Sehingga, kata Moeldoko, upaya pemerintah menyelesaikan kasus pun mejadi sulit.

Namun kesulitan ini dibantah pegiat HAM. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan sebenarnya Jokowi bisa memperbaiki dengan memberi perhatian atau komitmen dengan menempatkan orang yang tepat. "Orang yang bukan pernah terindikasi menjadi pelanggar HAM dan mengeluarkan pernyataan minor tentang HAM," kata Asfinawati saat dihubungi, pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Anam pun mengaku pesimistis dengan kepimpinan Jokowi di periode dua terkait penanganan kasus pelanggaran HAM berat. "Saya enggak yakin dia bisa berbuat banyak. Karena dia tidak meletakan penyelesaian HAM sebagai sesuatu yang penting," kata dia.

ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA | ROSSENO AJI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

21 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

28 menit lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

1 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

1 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

2 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

3 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.