TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Mustaqqim meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak melibatkan Prabowo Subianto dalam lingkaran pemerintahan.
Pernyataan itu IKOHI ungkapkan setelah melihat adanya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pada pekan lalu, 11 Oktober 2019. Selain itu juga santer berhembus kabar yang menyebut bahwa Prabowo akan mendapat posisi di pemerintahan Jokowi kali ini.
Sebab, Zaenal melihat Prabowo masih memiliki tanggung jawab dalam dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia melihat keberadaan Prabowo hanya akan menghambat upaya pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Kami berharap presiden menyadari bahayanya jika melibatkan pelanggar HAM dalam roda pemerintahan. Untuk itu kami ingatkan untuk tidak melibatkan Prabowo Subianto dalam kekuasaan di periode dua," ucap Zaenal di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat, 18 Oktober 2019.
Zaenal pun mengatakan bahwa IKOHI lahir karena tindakan pelanggaran HAM yakni penghilangan orang secara paksa yang diduga melibatkan Prabowo. IKOHI sendiri merupakan lembaga menaungi keluarga dari 13 aktivis politik yang dihilangkan secara paksa pada periode 1997-1998.
"Kami tidak ingin Jokowi melakukan tindakan yang akan mengancam tidak terpenuhinya janji beliau," kata Zaenal.