Ikatan Orang Hilang Minta Jokowi Tak Ajak Prabowo ke Kabinet

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di FX Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedua kontestan Pilpres 2019 itu sepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di FX Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedua kontestan Pilpres 2019 itu sepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Mustaqqim meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak melibatkan Prabowo Subianto dalam lingkaran pemerintahan.

    Pernyataan itu IKOHI ungkapkan setelah melihat adanya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pada pekan lalu, 11 Oktober 2019. Selain itu juga santer berhembus kabar yang menyebut bahwa Prabowo akan mendapat posisi di pemerintahan Jokowi kali ini.

    Sebab, Zaenal melihat Prabowo masih memiliki tanggung jawab dalam dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia melihat keberadaan Prabowo hanya akan menghambat upaya pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

    "Kami berharap presiden menyadari bahayanya jika melibatkan pelanggar HAM dalam roda pemerintahan. Untuk itu kami ingatkan untuk tidak melibatkan Prabowo Subianto dalam kekuasaan di periode dua," ucap Zaenal di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat, 18 Oktober 2019. 

    Zaenal pun mengatakan bahwa IKOHI lahir karena tindakan pelanggaran HAM yakni penghilangan orang secara paksa yang diduga melibatkan Prabowo. IKOHI sendiri merupakan lembaga menaungi keluarga dari 13 aktivis politik yang dihilangkan secara paksa pada periode 1997-1998.

    "Kami tidak ingin Jokowi melakukan tindakan yang akan mengancam tidak terpenuhinya janji beliau," kata Zaenal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.