Istana Jawab Mundurnya Kebebasan Berekspresi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Ketua Projo Budi Arie Setiadi melakukan konferensi pers terkait perayaan di acara pelantikan presiden, di Gedung Bina Graha, Jakarta, 16 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Ketua Projo Budi Arie Setiadi melakukan konferensi pers terkait perayaan di acara pelantikan presiden, di Gedung Bina Graha, Jakarta, 16 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengelola keseimbangan antara stabilitas dengan demokrasi terkait dengan indeks kebebasan berekspresi Indonesia yang disebut hampir lima tahun terakhir tidak lagi dalam level bebas.

    "Cara menyikapi dan mempersepsi situasi berbeda, pemerintah berupaya mengelola stabilitas dengan demokrasi karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, apalagi dengan pertumbuhan media luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi," kata Moeldoko di kantor staf kepresidenan (KSP) Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

    Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyampaikan kebebasan berekspresi dan menyampaikan berpendapat di Indonesia mundur sejak tahun 2014.

    Elsam mengutip situs freedomhouse.org, yang menyatakan indeks kebebasan berpendapat Indonesia selama lima tahun terakhir sudah tidak lagi dalam level bebas.

    Dalam penjelasan di situs tersebut, kebebasan berekspresi Indonesia mundur pada 2014 terkait penerbitan UU Ormas pada medio 2013. Peraturan itu dinilai mengekang kebebasan warga Indonesia. Terutama setelah serangkaian diskriminasi kepada kalangan penganut Ahmadiyah.

    "Kita ingin menata demokrasi berjalan baik maka perlu aturan-aturan, kenapa demikian? Karena stabilitas tidak bisa diabaikan, risiko ini yang kadang tidak bisa dibaca teman-teman lain. Yang bisa baca dengan pasti adalah kami, karena kami melihat betul situasinya," ungkap Moeldoko.

    Hingga saat ini, menurut situs tersebut belum ada kemajuan dalam sektor kebebasan berpendapat di Indonesia. Elsam berpendapat ada andil pemerintahan Joko Widodo dalam kemunduran tersebut.

    Salah satu yang disoroti adalah pasal karet yang semakin sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis. UU ITE, pasal makar dan pasal penodaan agama di KUHP jadi regulasi paling sering mengkriminalisasi kebebasan berpendapat.

    "Seolah-olah keras sekali zaman Pak Jokowi tapi sesungguhnya tidak karena kebutuhan yang mengangkat terus dengan sedikit mengabaikan stabilitas. Begitu kita pelihara stabilitas langsung disebut otoriter, nah ini sebenarnya atau mengelola dua kubu itu yang harus dipahami semuanya. Kalau tidak bisa pemerintah akan dikatakan otoriter. Saya betul-betul mengelola dua sumbu itu dengan baik dan cermat," ungkap Moeldoko.

    Presiden Jokowi, menurut Moeldoko, juga sudah pernah menemui peserta aksi Kamisan dan juga mengundang para pemangku kepentingan lain seperti Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM.

    "Hal ini menandakan bahwa Presiden ingin menyelesaikan ini tapi masalahnya persoalan masa lalu yang cukup lama sehingga ketersediaan bukti, saksi dan unsur-unsur inilah yang menghambat penyelesaian secara tuntas, untuk itu perlu ada upaya baru, jangan pendekatan hukum melulu tapi juga 'non-judicial' dikedepankan," jelas Moeldoko.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.