Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istana Jawab Mundurnya Kebebasan Berekspresi

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Ketua Projo Budi Arie Setiadi melakukan konferensi pers terkait perayaan di acara pelantikan presiden, di Gedung Bina Graha, Jakarta, 16 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Ketua Projo Budi Arie Setiadi melakukan konferensi pers terkait perayaan di acara pelantikan presiden, di Gedung Bina Graha, Jakarta, 16 Oktober 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengelola keseimbangan antara stabilitas dengan demokrasi terkait dengan indeks kebebasan berekspresi Indonesia yang disebut hampir lima tahun terakhir tidak lagi dalam level bebas.

"Cara menyikapi dan mempersepsi situasi berbeda, pemerintah berupaya mengelola stabilitas dengan demokrasi karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, apalagi dengan pertumbuhan media luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi," kata Moeldoko di kantor staf kepresidenan (KSP) Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyampaikan kebebasan berekspresi dan menyampaikan berpendapat di Indonesia mundur sejak tahun 2014.

Elsam mengutip situs freedomhouse.org, yang menyatakan indeks kebebasan berpendapat Indonesia selama lima tahun terakhir sudah tidak lagi dalam level bebas.

Dalam penjelasan di situs tersebut, kebebasan berekspresi Indonesia mundur pada 2014 terkait penerbitan UU Ormas pada medio 2013. Peraturan itu dinilai mengekang kebebasan warga Indonesia. Terutama setelah serangkaian diskriminasi kepada kalangan penganut Ahmadiyah.

"Kita ingin menata demokrasi berjalan baik maka perlu aturan-aturan, kenapa demikian? Karena stabilitas tidak bisa diabaikan, risiko ini yang kadang tidak bisa dibaca teman-teman lain. Yang bisa baca dengan pasti adalah kami, karena kami melihat betul situasinya," ungkap Moeldoko.

Hingga saat ini, menurut situs tersebut belum ada kemajuan dalam sektor kebebasan berpendapat di Indonesia. Elsam berpendapat ada andil pemerintahan Joko Widodo dalam kemunduran tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu yang disoroti adalah pasal karet yang semakin sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis. UU ITE, pasal makar dan pasal penodaan agama di KUHP jadi regulasi paling sering mengkriminalisasi kebebasan berpendapat.

"Seolah-olah keras sekali zaman Pak Jokowi tapi sesungguhnya tidak karena kebutuhan yang mengangkat terus dengan sedikit mengabaikan stabilitas. Begitu kita pelihara stabilitas langsung disebut otoriter, nah ini sebenarnya atau mengelola dua kubu itu yang harus dipahami semuanya. Kalau tidak bisa pemerintah akan dikatakan otoriter. Saya betul-betul mengelola dua sumbu itu dengan baik dan cermat," ungkap Moeldoko.

Presiden Jokowi, menurut Moeldoko, juga sudah pernah menemui peserta aksi Kamisan dan juga mengundang para pemangku kepentingan lain seperti Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM.

"Hal ini menandakan bahwa Presiden ingin menyelesaikan ini tapi masalahnya persoalan masa lalu yang cukup lama sehingga ketersediaan bukti, saksi dan unsur-unsur inilah yang menghambat penyelesaian secara tuntas, untuk itu perlu ada upaya baru, jangan pendekatan hukum melulu tapi juga 'non-judicial' dikedepankan," jelas Moeldoko.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

8 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

3 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, Sulistyowati bersama akademisi membacakan Seruan Salemba 2024 temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

Setelah menggelar aksi yang melibatkan puluhan kampus pada akhir Januari lalu, kini UGM, UI, dan UII kembali kritisi Jokowi. Apa poin mereka?


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

3 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

4 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN

4 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN

Sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi


Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

4 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

Peraturan Pemerintah itu juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, dan sebaliknya.


Guru Besar dan Akademisi Se-Jabodetabek Sampaikan Seruan Salemba 2024, Begini Isinya

4 hari lalu

Para Guru Besar hingga akademisi membacakan Seruan Salemba 2024 temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Guru Besar dan Akademisi Se-Jabodetabek Sampaikan Seruan Salemba 2024, Begini Isinya

Seruan Salemba 2024 yang disampaikan sejulah guru besar dari berbagai universitas memuat 7 poin desakan.


Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

4 hari lalu

Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

Ketua BEM Unri Muhammad Ravi menyoroti berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan penyelewengan konstitusi. Ini katanya.


Soroti 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Jokowi, Massa Bawa Nisan di Depan Istana Presiden Yogyakarta

4 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Soroti 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Jokowi, Massa Bawa Nisan di Depan Istana Presiden Yogyakarta

Salah satu yang diserukan massa aksi di Yogyakarta itu adalah menolak hasil Pemilu 2024 yang diwarnai berbagai pelanggaran.


Guru Besar hingga Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Suarakan Kemunduran Demokrasi

5 hari lalu

Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya atau Sodara turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis siang, 8 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Guru Besar hingga Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Suarakan Kemunduran Demokrasi

Guru besar hingga mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa sebelum pengumuman hasil pemilu pada 20 Maret mendatang.