Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menaker: Pembangunan Ketenagakerjaan Butuh Sinergitas Pusat dan Daerah

image-gnews
Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan tema “Membangun Sinergitas Ekosistem Ketenagakerjaan” di Tangerang, Banten.
Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan tema “Membangun Sinergitas Ekosistem Ketenagakerjaan” di Tangerang, Banten.
Iklan

INFO NASIONAL — Di tengah masifnya perubahan di sektor ketenagakerjaan di dunia saat ini, pemikiran serta terobosan yang inovatif diperlukan dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Maka dari itu, peran pemerintah pusat dan daerah dituntut agar terus bersinergi agar semua program kerja dan kebijakan yang nantinya diimplementasikan bisa berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, M.Hanif Dhakiri saat memberikan arahan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan Tahun 2020 dengan tema “Membangun Sinergitas Ekosistem Ketenagakerjaan” di Tangerang, Banten, Kamis, 17 Oktober 2019.

Hanif menyampaikan Rapat Koordinasi ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang dibiayai melalui Dana APBN dan APBD tahun 2020.

Hanif memandang perlunya perhatian baik dari pemerintah pusat dan daerah ke depannya terkait empat isu terkait ketenagakerjaan, di antaranya yakni:

1. Ekosistem ketenagakerjaan; kondisi ekosistem ketenagakerjaan kita masih kaku sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang tersendat, yang juga merupakan salah satu penghambat masalah investasi di Indonesia. Hal ini tentu perlu adanya sinergi responsif baik dari pusat maupun daerah, agar penciptaan pekerjaan bisa terus tumbuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Pengembangan skill; ketidaksesuaian skill yang ada di pasar kerja. Terkait hal ini kolaborasi partisipasi dari dunia usaha sangat penting diperlukan. Serta mendorong daerah agar lebih aktif berpartisipasi dalam sinergi dengan pusat.

3. Ekosistem kewirausahaan; terkait hal ini tujuan yang kita harapkan yakni bagaimana mereka ini bisa masuk ke pasar kerja dan bisa berwirausaha. Kita perlu memberikan ruang bagi para milenial yang kita latih, serta pentingnya penguatan sinergi kepada para UMKM dan platform digital agar tren ini bisa terus berkembang.

4. Ekosistem inovasi; Peran pemerintah daerah sangat penting dalam hal ini di tengah banyaknya kaum milenial yang kreatif dan produktif di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk terus memberikan dukungan terhadap perkembangan industri kreatif.

Sementara itu, dalam laporan kegiatannya, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar, menyampaikan bahwa semangat yang diusung dalam rapat koordinasi ini adalah semangat untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program ketenagakerjaan.

Ia berharap, sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan terbentuk. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

27 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

Status kemitraan ojol berkaitan dengan kewenangan beberapa kementerian atau lembaga lainnya.


Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

27 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.


SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

28 hari lalu

Pengemudi ojek online (ojol) Grab menjemput penumpang di Stasiun Cawang, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Grab Indonesia menyatakan tidak akan memberikan THR, tetapi akan memberikan insentif khusus hari raya Idulfitri 2024 kepada mitra ojol. TEMPO/Subekti.
SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

Wamenaker disebut berjanji memanggil aplikator untuk membahas pemberian THR bagi driver Ojol dan kurir.


Menaker soal Imbauan ke Perusahaan Beri THR ke Pengemudi Ojol dan Kurir: Ini Adalah Niat Baik Kami..

30 hari lalu

Calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/3/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)
Menaker soal Imbauan ke Perusahaan Beri THR ke Pengemudi Ojol dan Kurir: Ini Adalah Niat Baik Kami..

Menaker angkat bicara soal ramai dibahasnya soal pemberian THR kepada pengemudi ojek online atau ojol dan kurir logistik. Apa katanya?


Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

40 hari lalu

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja meminta pemerintah untuk memenuhi hak BPJS Tenaga Kerja kelompok transpuan dan minoritas.


Belasan Meninggal Akibat Ledakan Smelter Nikel, Kemnaker Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

24 Desember 2023

Kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2023. Kebakaran di salah satu pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT ITSS diakibatkan oleh ledakan tungku. Foto: Istimewa
Belasan Meninggal Akibat Ledakan Smelter Nikel, Kemnaker Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

Kemenaker mengirim pengawasan ketenagakerjaan ke PT ITSS buntut kasus ledakan smelter nikel yang menewaskan belasan orang.


Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

4 Oktober 2023

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan secara logika Cak Imin atau Muhaimin Iskandar tidak mungkin jadi tersangka kasus dugaan korupsi Kemenaker.


KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

27 September 2023

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. ANTARA/HO
KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

KPK memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim dalam kasus korupsi Kemenaker.


Sudirman Said Berharap KPK Profesional dalam Penyelidikan Kasus yang Seret Nama Cak Imin

8 September 2023

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh  dan anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said (kiri), Willy Aditya (tengah) dan Teuku Riefky Harsya (kanan) memberi keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Pertemuan Anies Baswedan bersama Surya Paloh dan Tim 8 Koalisi Perubahan itu membahas laporan perkembangan koalisi dari semua pergerakan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sudirman Said Berharap KPK Profesional dalam Penyelidikan Kasus yang Seret Nama Cak Imin

Juru bicara bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said berharap KPK profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik

8 September 2023

Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi ihwal proses hukum Bacawapres Muhaimin Iskandar di Sekretariat Bersama KPP di Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023. TEMPO/Tika Ayu
Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik

Anies menyatakan kedatangan Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenaker sebagai bentuk warga negara yang baik. Cak Imin disebut kooperatif.