Kini Jokowi Dinilai Lebih Mudah Terbitkan Perpu KPK, Alasannya?

Reporter

Editor

Amirullah

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Andalas Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatatkan hasil revisi UU KPK ke dalam Lembaran Negara menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Malah lebih bagus, sehingga presiden lebih mudah membatalkan revisi itu, karena sudah diundangkan,” kata Feri dihubungi, Jumat, 18 Oktober 2019.

Feri mengatakan sebelumnya sejumlah pihak menolak penerbitan perpu KPK. Salah satu alasannya, kata dia, perpu tak bisa dikeluarkan apabila UU yang bersangkutan belum resmi diundangkan. “Sebagian yang mengkritik rencana perpu, mengatakan bahwa perpu belum bisa dikeluarkan karena belum diundangkan juga,” kata Feri.

Feri berkata penerbitan perpu adalah hak prerogatif presiden. Presiden, kata dia, dapat kapan saja menerbitkan perpu, asalkan syarat kegentingan memaksa seperti yang diatur putusan Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi. Ia berharap Jokowi akan menerbitkan perpu KPK. Ia menduga Jokowi masih menimbang penerbitan itu secara politik, terutama mengenai rencana pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

Sebelumnya, Kemenkumham resmi mencantumkan UU KPK hasil revisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Revisi itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September 2019. Jokowi diketahui tak menandatangani UU tersebut hingga 30 hari sejak disahkan. Dengan begitu, sesuai ketentuan, maka UU KPK hasil revisi secara otomatis resmi berlaku pada 17 Oktober 2019.

Revisi ini mendapatkan banyak penolakan dari koalisi masyarakat sipil karena dianggap melemahkan KPK. Mereka mendesak Jokowi menerbitkan perpu yang membatalkan revisi tersebut.






Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

20 menit lalu

Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

Dalam survei SMRC, terdapat 22 persen publik yang mengetahui Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja. Dari jumlah itu, sebanyak 48 persen mendukung perpu.


Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

2 jam lalu

Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

Pengamat politik Adi Prayitno memperkirakan dukungan partai politik untuk Kaesang Pangarep mengendur setelah Jokowi tak lagi presiden.


Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

2 jam lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

Seskab Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi ke Bali pada Rabu sore lusa. Padahal itu Rabu Pon, yang disebut-sebut Jokowi bakal umumkan reshuffle.


5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

3 jam lalu

5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

Pernyataan Kaesang terjung dalam politik dianggap juga mengejutkan keluarga besar Jokowi


Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

4 jam lalu

Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

Politikus NasDem Johnny Plate menyebut pertemuan Jokowi - Surya Paloh berlangsung baik untuk pembangunan nasional.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

4 jam lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

5 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

PPP sudah punya dua kursi di kabinet Jokowi. Satu menteri yaitu Suharso Monoarfa dan seorang wakil menteri yaitu Zainut Tauhid.


Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

6 jam lalu

Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

Kaesang diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kenapa mau bergabung dengan PDIP. Hasto menyebut proses itu berlaku bagi siapa pun.


Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

6 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

7 jam lalu

Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

Vaksin booster kedua tak menjadi syarat perjalanan. Berikut cara mendapatkan vaksin booster dosis kedua, serta jenis vaksin yang tepat.