Pimpinan MPR Sarankan Mahasiswa Demo Usai Pelantikan Presiden

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa dan aktivis anti-korupsi yang bergabung dalam Aliansi Jogja Anti Korupsi berdemonstrasi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK dan menuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Shinta Maharani

    Mahasiswa dan aktivis anti-korupsi yang bergabung dalam Aliansi Jogja Anti Korupsi berdemonstrasi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK dan menuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Shinta Maharani

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menyarankan mahasiswa demo atau unjuk rasa seusai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. "Setelah Presiden dilantik dan bertugas itulah saat yang tepat bagi kita semua, termasuk adik-adik mahasiwa untuk menggunakan hak demokrasinya menyampaikan pendapat dan sikapnya di hadapan publik," ujar Basarah, di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Menurut Basarah, mahasiswa seyogianya menahan diri untuk berdemonstrasi hingga prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih selesai.

    Acara pelantikan presiden dan wakil presiden, kata dia, merupakan momentum sakral dan penting bagi agenda demokrasi di Indonesia. Karena itu, dia meminta kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa untuk menghormati prosesi itu.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) se-Jabodetabek dan Banten mengumumkan akan unjuk rasa di Istana Negara menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpu KPK yang disahkan pada September lalu. Mahasiswa demo berkumpul Patung Kuda Arjuna Wiwaha.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.