Wali Kota Medan Diduga Terima Suap Rp 330 Juta dari Kadis PUPR

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Medan Dzulmi Eldin tiba di KPK setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring OTT pada Selasa 15 Oktober 2019 malam. TEMPO/Genta Shadra Ayubi

    Walikota Medan Dzulmi Eldin tiba di KPK setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring OTT pada Selasa 15 Oktober 2019 malam. TEMPO/Genta Shadra Ayubi

    TEMPO.CO, - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan Isa Ansyari diduga menyuap Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin sebesar Rp 330 juta. Uang tersebut diserahkan secara bertahap sejak Maret-September 2019. Dalam kasus ini, Isa, Dzulmi, dan Syamsul Fitri Siregar alias SFI, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan suap diberikan setelah Dzulmi mengangkat Isa sebagai Kadis PUPR setempat. “Pada tanggal 6 Februari 2019, TDE sebagai atasan langsung mengangkat IAN sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Medan,” ujar dia dalam konferensi pers di gedung KPK Rabu malam, 16 Oktober 1994.

    Setelah pelantikan, kata Saut, Isa diduga memberi uang sebesar Rp 20 juta setiap bulannya kepada Dzulmi selama periode Maret-Juji 2019. Pada 18 September lalu, Isa juga memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Dzulmi.

    Terakhir, Isa memberikan uang Rp 250 juta, di mana Rp 200 juta ditransfer dan sisanya secara tunai. Uang tersebut diperuntukkan membayar kelebihan dana nonbudget dari perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang pada Juli lalu. Kelebihan tersebut lantaran Dzulmi mengajak keluarga serta beberapa orang lain ke Jepang.

    Dzulmi mengajak istri, dua orang anak, serta beberapa orang lain yang tidak berkepentingan ke perjalanan tersebut. “Keluarga TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas,” ujar Saut.

    Untuk menutupi pengeluaran dana akomodasi keluarganya selama di Jepang yang tidak bisa dibayarkan dengan APBD, Dzulmi memerintahkan Syamsul untuk mencari dana untuk menutupi pengeluaran tersebut lantaran dia ditagih oleh pihak agen perjalanan.

    Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk di antaranya adalah para kadis yang ikut berangkat ke Jepang. Meskipun tak ikut ke Jepang, Isa Ansyari tetap dimintai uang sebesar Rp 250 juta. “Diduga IAN dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PU oleh TDE,” kata Saut.

    Pada Rabu siang, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution terkejut saat mendengar informasi Tengku Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Saat ditanya kondisi mata Akhyar yang terlihat memerah, Akhyar mengaku menangis karena kabar tersebut. "Iya, beliau abang saya, saya hormat sama dia," ujarnya.

    Ia juga mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Wali Kota Medan Dzulmi Edin yang ada di Jakarta. "Belum bisa komunikasi sampai sekarang. Terakhir komunikasi semalam," ujarnya.

    Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan terjadinya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada Kepala Daerah, di mana yang terkini adalah tertangkapnya Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin pada Rabu.

    "Saya sudah berkali-kali mengingatkan dengan KPK agar Kepala Daerah berhati-hati pada area rawan korupsi. Perancangan anggaran saya ingatkan, dana hibah dan bantuan sosial juga hati-hati. Pembelian barang dan jasa, retribusi pajak dan jual beli jabatan. Sejak awal pertama, sudah saya bicarakan," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu siang.

    ADAM PRIREZA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.