Mahasiswa Yogya Tutup Mata Desak Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Aksi solidaritasi itu untuk memperingati 700 hari penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

    Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Aksi solidaritasi itu untuk memperingati 700 hari penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan mahasiswa dan aktivis anti-korupsi yang bergabung dalam Aliansi Jogja Anti Korupsi berdemonstrasi mendesak Presiden Jokowi menuntaskan kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

    Mereka ramai-ramai berdiri dan menutup mata sebelah kiri dengan lakban bertuliskan #reformasi dikorupsi di Tugu Yogyakarta. Aksi ini simbol dukungan terhadap Novel Baswedan yang mengalami penyerangan dan kasusnya tak tuntas hingga sekarang.

    “Kami mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk Polri secara transparan dan tuntas,” kata Kepala Departemen Aksi dan Propaganda Dewan Mahasiswa Justicia Universitas Gadjah Mada, Reandy Summa Justitio di sela aksi, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Mahasiswa juga membawa berbagai spanduk bertuliskan presiden pilih parpol atau rakyat. Spanduk lainnya berbunyi sebelah mata novel kena air keras, sebelah mata presiden kena sandera elite. Ada juga spanduk bertuliskan, "Kalau presiden nggak bisa keluarin perpu biar Awkarin aja".

    Mereka juga melakukan aksi teatrikal, yakni seorang mahasiswa mengenakan topeng bergambar wajah Presiden Joko Widodo. Mereka berharap Jokowi mendengarkan tuntutan para mahasiswa.

    Presiden, kata Reandy seharusnya membentuk tim pencari fakta independen untuk merampungkan kasus Novel bila Polri gagal mengungkapnya. Polri telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta melalui Surat Keputusan Sgas/3/I/Huk.6.6./2019 pertanggal 8 Januari 2019 dan diperpanjang masa kerjanya. Namun, hingga kini kasus Novel tak kunjung selesai.

    Mahasiswa juga kembali mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerinntah Pengganti Undang-Undang KPK. Aliansi tersebut mengecam segala upaya pelemahan pemberantasan korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.