Bamsoet: Cukup Megawati Presiden Mandataris MPR Terakhir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama sejumlah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Pimpinan MPR mengantarkan surat undangan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama sejumlah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Pimpinan MPR mengantarkan surat undangan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Soesatyo mengaku sempat membicarakan tentang amendemen UUD 1945 dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka pada pagi tadi. Kepada Presiden, Bamsoet mengaku memastikan bahwa amendemen tak akan menjadi bola liar.

    "Saya menjelaskan kepada Pak Presiden dan meyakinkan beliau, sebagai pimpinan MPR saya jamin amendemen tidak akan menjadi bola liar," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Bamsoet mengklaim tak akan ada agenda politik dalam materi amandemen UUD 1945. Dia juga mengaku amendemen tak akan mengembalikan presiden sebagai mandataris MPR. Kata Bamsoet, cukup Megawati Soekarnoputri presiden terakhir yang menjadi mandataris MPR.

    "Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR, dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR," kata politikus Partai Golkar ini.

    Meski begitu, Bamsoet mengatakan Jokowi tak mengungkapkan apakah setuju atau tidak dengan agenda amendemen untuk mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia menyebut Jokowi menyampaikan agar MPR menghimpun pandangan pelbagai kelompok masyarakat terkait agenda perubahan konstitusi itu.

    "Beliau menyambut baik dan selaras dengan pikiran kami bahwa ruang untuk penyampaian aspirasi publik atau aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ditampung dan dikaji oleh MPR," kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.