DPR Sudah Kirim Perbaikan Salah Ketik Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karangan bunga terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Karangan bunga terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat untuk revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Masinton Pasaribu mengatakan DPR sudah mengirimkan hasil perbaikan salah ketik revisi UU KPK ke Kementerian Sekretariat Negara.

    "Kemarin tanggal 15 Oktober sore kami sudah mengirimkan ke Kesetjenan DPR RI dan atas sepengetahuan Ibu Ketua DPR sudah dikirimkan surat perbaikan dalam revisi UU 30 Tahun 2002 ke Setneg," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Dia juga menyebut kesalahan ketik terkait usia minimal pimpinan KPK sudah diperbaiki. Sebelumnya terdapat kerancuan usia minimal antara 50 tahun dalam angka dan "empat puluh tahun" dalam tulisan di dalam kurung. Menurut Masinton, dalam berkas perbaikan usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun.

    UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya direvisi dan disahkan pada 17 September lalu. UU itu akan langsung berlaku dalam waktu 30 hari setelah disahkan, dengan atau tanpa ditandatangani Presiden Joko Widodo.

    "Tanggal 17 Oktober ini otomatis sudah berlaku menjadi UU, terlebih dahulu dicatatkan di Lembaran Negara," kata Masinton.

    Revisi UU KPK ini menuai kecaman karena dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Sejumlah pihak, mulai dari para tokoh hingga mahasiswa pun mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) KPK. Namun hingga kini Jokowi bergeming.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.