Diundang Temui Jokowi, PKS Khawatir Ada Kesan Minta Jatah Menteri

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Presiden PKS Sohibul Iman untuk bertemu. "Saya tahu dan saya diberitahu bahwa ada keinginan untuk pertemuan dengan Presiden PKS, dan Presiden PKS sudah memberikan jawabannya," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Hidayat mengatakan, Presiden PKS tidak menolak undangan itu. Namun, masih memikirkan waktu yang tepat untuk bertemu. Kemungkinan, kata Hidayat, pertemuan baru terjadi setelah pelantikan. "Ya setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan lain sebagainya," katanya.

    Jika pertemuan dilakukan menjelang pelantikan, ia khawatir ada kesan bahwa partainya disebut meminta jatah menteri maupun berencana gabung koalisi. PKS, kata Hidayat, sudah mantap untuk menjadi oposisi pemerintah atau berada di luar kabinet. Karena itu, pertemuan Jokowi dan Presiden PKS diharapkan nantinya tidak menimbulkan salah paham.

    "Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelematkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," ujarnya.

    Menjelang pelantikan presiden, Jokowi kerap didatangi sejumlah ketua umum partai di luar koalisinya. Misalnya, pada Kamis pekan lalu, Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sehari setelah bertemu SBY, Jokowi didatangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian, pada Senin pekan ini, giliran Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang bertemu Jokowi.

    Diketahui Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS merupakan partai pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.