TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak memberikan sinyal mendukung Partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam konferensi pers bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sore tadi, Airlangga mengatakan Golkar dan Gerindra memang memiliki banyak kesamaan.
Sembari bergurau, dia menyebut singkatan kedua partai sama-sama "PG". Logo kedua partai juga memuat unsur segi lima. Namun dia hanya menyinggung kemungkinan kerja sama kedua partai di parlemen.
"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kami punya banyak kesamaan, dan tentu dalam konteks-konteks yang kami bicarakan adalah konteks parlemen," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Adapun terkait kemungkinan Gerindra bergabung ke kabinet, Airlangga berujar itu bukan domain partainya untuk berbicara. Dia mengatakan kabinet menjadi urusan dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Dalam konteks lain tentu domainnya Pak Presiden Jokowi," kata dia.
Airlangga dan jajaran DPP Partai Golkar hari ini menerima kunjungan Prabowo dan sejumlah elite Gerindra. Dalam pertemuan tadi, Airlangga menyebut mereka membahas rencana merevisi undang-undang terkait partai politik dan pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat. Kata dia, Golkar dan Gerindra akan berdiskusi dan membentuk tim untuk membahas hal tersebut.
Politikus Golkar Zainudin Amali mengatakan tidak ada pembicaraan terkait kemungkinan Gerindra masuk koalisi Jokowi. Amali mengatakan persamuhan dengan menu Soto Bangkong itu penuh nostalgia dari Prabowo yang sebelumnya pernah menjadi kader Golkar.
Menurut Amali, Golkar tak membaca safari politik Prabowo itu ibarat mengetuk pintu untuk bergabung ke koalisi pemerintah.
"Kami enggak membaca seperti itu. Tadi beliau (Prabowo) sampaikan, saya datang ke almamater. Kami akan undang Pak Prabowo dan alumni Golkar yang lain ke ulang tahun partai tanggal 28 nanti," kata Amali ditemui terpisah.
Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai idealnya Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam pemilu presiden tetap menjadi oposisi ketimbang merapat ke koalisi pemerintah.
“Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi. Idealnya seperti itu,” ujar Ace dijumpai di Cikini, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
