Ma'ruf Amin Wapres, MUI Berharap Dana Hibah ke Daerah Lancar

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Maruf Amin saat konfrensi press mengenai pernyataan sikap MUI terhadap masalah penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. di kantor MUI Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Maruf Amin saat konfrensi press mengenai pernyataan sikap MUI terhadap masalah penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. di kantor MUI Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Masduki Baidlowi menjelaskan mengapa para pengurus wilayah tak ingin Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua MUI kendati yang bersangkutan dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.

    Salah satu alasannya, ujar Masduki, para pengurus berharap dengan status Ma'ruf sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua MUI, dana hibah ke daerah mengalir lancar. Musababnya, ujar dia, selama ini para pengurus di daerah kerap mengeluhkan dana hibah yang tak lancar dari pemerintah provinsi.

    "MUI di daerah itu banyak mendapatkan kondisi yang masih kurang nyaman, dalam artian hubungannya dengan pemprov. Kalau di DKI dapat dana yang cukup dari pemprov, di sejumlah daerah lain tidak," ujar Masduki.

    Karena itu, ujar Masduki, dengan posisi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua MUI, diharapkan dana hibah ke daerah bisa lancar. "Inilah yang diharapkan oleh daerah-daerah, ketika Kiai Ma'ruf menjadi Wapres, bisa  mempunyai fungsi bagaimana agar daerah-daerah itu bisa mendapatkan akses pendanaan yang memadai dari pemda dengan Ketum MUI yang saat ini menjadi Wapres," kata dia.

    Namun, ujar Masduki, karena terganjal Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) MUI, Ma'ruf tidak bisa merangkap jabatan sebagai Ketua MUI sekaligus Wakil Presiden. "Sebagai jalan tengah dan agar tidak mengecewakan aspirasi daerah, Kiai Ma'ruf non-aktif dan kepemimpinannya kolegial dilakukan oleh dua Waketum, yakni Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid," ujar dia.

    Masduki mengklaim, Ma'ruf Amin tidak melanggar PD/PRT dengan tetap mengemban status non-aktif. "Karena itu sudah jadi kesepakatan dari rapim dan itu juga adalah suara dari rakernas sebagai forum tertinggi kedua setelah munas," ujar dia.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.