Soal Perpu KPK, Anita Wahid: Jokowi Tak Jelas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perempuan Anti Korupsi (PAI) menyatakan sikap dukungan Perpu KPK dengan menerbitkan surat terbuka kepada  Presiden Joko Widodo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2019. Tempo/Halida Bunga

    Perempuan Anti Korupsi (PAI) menyatakan sikap dukungan Perpu KPK dengan menerbitkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2019. Tempo/Halida Bunga

    TEMPO.CO, Jakarta - Putri ketiga mendiang Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Anita Wahid mengatakan Presiden Joko Widodo tak menunjukkan sikap yang jelas dan tegas terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK.

    "Tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai apakah keluarkan Perpu atau tidak," kata Anita di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2019.

    Bersama Perempuan Indonesia Anti Korupsi (PIA), Anita juga telah menerbitkan surat terbuka kepada Presiden terkait hal tersebut. Di dalam surat itu, Anita mengatakan pihaknya memberikan tekanan kepada Jokowi agar melihat urgensi yang sangat tinggi untuk segera mengeluarkan Perpu, serta mengingatkan komitmen dan janji Presiden.

    Anita juga mengatakan, PIA tak melihat adanya langkah konkret Presiden. "Bahkan sudah ada omongan sendiri mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk membuat draft Perpunya," ujarnya.

    Anita menegaskan, besok akan menjadi hari yang krusial karena pada 17 Oktober, UU KPK yang baru akan berlaki. Dia pun heran, dalam waktu yang singkat, mengapa Presiden Jokowi tak mengemukakan langkahnya kepada publik.

    "Apakah memang di belakang layar tak ada langkah? Atau ada langkah tetapi tak dikemukakan ke publik, itu yang kita tidak tahu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.