YLBHI Sebut Wiranto dan Jaksa Agung Merupakan Rapor Merah Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota serikat buruh memegang poster kecaman atas penyerangan yang terjadi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 17 September silam, para serikat buruh kemudian menyatakan sikap dan ikut bersolidaritas terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kantor LBH Jakarta, 224 September 2017. TEMPO/Ilham Fikri

    Anggota serikat buruh memegang poster kecaman atas penyerangan yang terjadi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 17 September silam, para serikat buruh kemudian menyatakan sikap dan ikut bersolidaritas terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kantor LBH Jakarta, 224 September 2017. TEMPO/Ilham Fikri

    Kedua, Presiden Jokowi memilih H.M. Prasetyo sebagai jaksa agung. Padahal, kata dia, jaksa seharusnya bersifat netral, tak memihak, dan tak  menjadi alat politik. "Tapi diangkat dari orang kalangan partai politik, dari Nasdem," ujarnya.

    Ketiga, tak adanya bukti penguatan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Isnur bercerita, dalam salah satu kunjungan JK ke Komnas HAM, JK malah menyebut HAM hanya dimiliki aparat, bukan masyarakat. "Ini menandakan ada sesuatu yang tidak tepat di sana," katanya.

    Selain itu, Kejaksaan juga kerap menolak berkas penyelidikan dari Komnas HAM. Padahal, sejumlah berkas dari Komnas HAM itu termasuk pelanggaran HAM berat seperti kasus Aceh, 65, Wamena, Trisakti, Semanggi 1 dan 2.

    "Kalau kejaksaan malas tidak mau melakukan penyidikan bisa melimpahkan, memerintahkan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyidikan. Bukan lempar berkas ditolak gitu aja," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.