TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai Presiden Jokowi mempunyai kesalahan dalam hal penegakan hukum dan HAM di masa pemerintahan periode pertama.
Isnur lantas menyebutkan tiga kesalahan tersebut. "Itu satu catatan yang sangat buruk dalam sejarah HAM di Indonesia," katanya dalam diskusi 'Habis Gelap Terbitlah Kelam' di Jakarta Pusat hari ini, Senin, 14 Oktober 2019.
Dia menerangkan bahwa kesalahan pertama adalah dalam pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi berjanji mengungkap pelanggar HAM masa lalu. Maka keluarga korban dan masyarakat percaya, namun Wiranto yang diduga memiliki riwayat pelanggaran HAM justru dijadikan Menkopolhukam.
Menurut Isnur, bagaimana mungkin Wiranto bisa mengungkap pelanggaran HAM berat di masa lalu kalau dia menjabat Menkopolhukam.
Kesalahan kedua, Presiden Jokowi mengangkat Jaksa Agung dari Partai NasDem. Padahal, Isnur berpendapat, hukum seharusnya bersifat netral, tak memihak, dan tak menjadi alat politik.
Kesalahan Jokowi berikutnya, menurut YLBHI, adalah tak ada bukti penguatan Komnas HAM.
Isnur bercerita dalam salah satu kunjungan ke Kantor Komnas HAM, Wapres Jusuf Kalla malah menyebut HAM hanya dimiliki aparat, bukan masyarakat. "Ada sesuatu yang tidak tepat di sana," katanya.
Kejaksaan juga kerap menolak berkas penyelidikan dari Komnas HAM, semisal soal pelanggaran HAM berat di Aceh, peristiwa 65, Wamena, kasus Trisakti, serta Semanggi I dan II. Isnur menilai jika tak mau menyidik, Kejaksaan bisa melimpahkannya kepada Komnas HAM.
"Bukan lempar berkas, ditolak gitu aja."
