Tak Menolak Diajak Masuk Pemerintahan, PAN: Terserah Presiden

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, 14 Oktober 2019. Tempo/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, 14 Oktober 2019. Tempo/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Partai Amanat Nasional  Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Joko Widodo soal kemungkinan bergabung tidaknya partai itu ke koalisi pemerintah. Ia enggan memastikan apakah ke depan PAN berada di dalam atau di luar pemerintahan.

    "Aduh, saya gak berani. Terserah Bapak Presiden," kata Zulkifli usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

    Terkait kemungkinan bergabung koalisi pemerintah, Zulkifli mengutip ucapan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang Jumat pekan lalu juga bertemu Jokowi. "Kalau kata Pak Prabowo, saya kutip, di luar atau di dalam kami tetap akan sukseskan (pemerintahan Jokowi)," ujarnya.

    Sementara itu Jokowi mengatakan dalam pertemuannya dengan Zulkifli memang ada pembahasan mengenai koalisi. "Ada, tapi belum sampai final, belum rampung," ujarnya.

    Sejarah mencatat selama periode pemerintahan Jokowi lima tahun ini PAN pernah menjadi oposisi dan rekan koalisi. Pada pemilihan presiden 2014, PAN melawan Jokowi dengan mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

    Setelah Prabowo gagal menjadi presiden, PAN memutuskan bergabung ke pemerintah dengan barter kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun menjelang pemilihan presiden 2019, PAN keluar dari koalisi pemerintah karena kembali mendukung Prabowo yang kini berpasangan dengan Sandiaga Uno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.