Hendi Siap Kawal Pemberantasan Korupsi di Jateng dari Semarang

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kala menghadiri kegiatan Penandatanganan Pedoman Kerja dan Launching Forum Kerja Sama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (10/10).

    Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kala menghadiri kegiatan Penandatanganan Pedoman Kerja dan Launching Forum Kerja Sama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (10/10).

    INFO NASIONAL — Komitmen kuat diberikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, terhadap upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah. Sikap tersebut terlihat dari keseriusan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, kala menghadiri kegiatan Penandatanganan Pedoman Kerja dan Launching Forum Kerja Pama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, hadir dalam kesempatan tersebut berbagai unsur aparatur pengawasan daerah di Jawa Tengah, di antaranya Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ketut Sumedana.

    Hendi selaku Wali Kota Semarang yang hadir sebagai undangan pun menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap lahirnya inovasi program yang dilakukan di tingkat Jawa Tengah tersebut, khususnya karena berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Dirinya pun menegaskan siap mendukung kesuksesan program tersebut dan mengawal Provinsi Jawa Tengah dari Kota Semarang.

    Apalagi menurutnya saat ini Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kanal pengaduan 'Lapor Hendi' dan call center 112 yang telah berjalan, sehingga bisa sejalan dan diintegrasikan dengan program kanal pengaduan korupsi di tingkat Jawa Tengah tersebut.

    "Ini adalah sebuah semangat bersama, di mana Kota Semarang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah wajib memaknainya dan mendukung kesuksesan program yang telah diinisiasi ini," ujar Hendi. 

    "Sehingga bagi saya, PR Kota Semarang setelah adanya penandatangan tadi adalah mengintegrasikan sistem pelaporan yang sudah berjalan di Kota Semarang ke sistem yang diluncurkan ini, terkhusus laporan-laporan masyarakat yang ada indikasi tindak pidana korupsinya,"ucap Wali Kota Semarang tersebut.

    Di sisi lain, dalam upaya mencegah tindak korupsi, Hendi mengungkapkan jika selama ini pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya intensif. Di antaranya melakukan pelaporan harta kekayaan pejabat secara berkala melalui sistem LHKPN, hingga pembentukan tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli. 

    Tak hanya itu, untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya tindak pidana gratifikasi dan korupsi, dirinya pun menerapkan perizinan online, pengadaan lelang secara online lelang melalui LPSE, pembayaran PBB melalui sistem online, serta pengurusan administrasi kependudukan yang dapat dilakukan secara online.

    Yang terbaru, Hendi bersama jajarannya di Pemerintah Kota Semarang juga telah bersepakat untuk memasukkan pendidikan karakter anti korupsi sebagai kurikulum pembelajaran sejak dini. Sebab baginya, korupsi adalah masalah kronis yang harus dicegah dan berantas bersama, sehingga perlu ditanamkan budaya antikorupsi sedari kecil. "Komitmen pencegahan korupsi ini sekaligus sebagai upaya perwujudan good governance dan peningkatan pelayanan di Kota Semarang," kata Hendi.

    Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, menjelaskan dengan dibukanya kanal pengaduan terhadap indikasi tindak pidana korupsi akan memersempit ruang gerak pelakunya, karena pengawasan dan pencegahan serta pemberantasannya semakin terarah.

    “Polda Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan feed back atau perkembangan kepada masyarakat, atas setiap laporan ke situs khusus penanganan korupsi, yakni ke www.laporkorupsijateng.id. Silakan melaporkan ke situ, jika mengetahui ada indikasi korupsi,” kata Rycko.

    Hal senada dismapaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia berharap dengan dibukanya akses pelaporan melalui portal  www.laporkorupsijateng.id, dapat memperkuat birokrasi yang bersih dan berkomitmen pada kualitas pelayanan yang lebih baik.  

    “Kita mencoba agar pemberantasan korupsi dimulai dari pencegahan. Pencegahan, pemberantasan dan penanganan korupsi tidak menimbulkan keributan. Kita semua punya tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat bisa melaporkan apa yang terjadi atau indikasi korupsi dan bisa kita tangani bersama,” ujar Ganjar. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.