Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua MPR Anggap Menghidupkan GBHN Bisa Tak Lewat Amandemen UUD

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediaman Megawati, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Pertemuan Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri tersebut menyampaikan undangan secara resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang dan mendengarkan pandangan soal Amandemen Undang-Undang Dasar terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediaman Megawati, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Pertemuan Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri tersebut menyampaikan undangan secara resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang dan mendengarkan pandangan soal Amandemen Undang-Undang Dasar terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut, semua opsi masih terbuka dalam agenda menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Haluan negara itu, ujar dia, bisa saja dihadirkan tanpa melakukan amandemen UUD 1945, melainkan hanya dengan membuat undang-undang saja.

"Bisa saja dengan undang-undang. Kalau UU itu bisa mengikat seluruh rakyat Indonesia termasuk presiden, gubernur, wali kota/bupati yang akan datang, kenapa tidak? Enggak usah pakai amendemen," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam wawancara khusus dengan Tempo di ruangannya, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Untuk itu, ujar Bamsoet, menghidupkan kembali GBHN lewat amandemen UUD 1945 bukanlah suatu konsep yang ajeg. Pimpinan MPR akan menyerap aspirasi masyarakat dalam 1-2 tahun ini dan membuka diri terhadap semua opsi yang bisa memperkuat sistem presidensial.

"Ada yang mau hidupkan GBHN lewat MPR melalui amendemen UUD 1945, ada yang melalui UU. Kami gelar semua di meja, kami tawarkan pada masyarakat tone-nya bagaimana. Ini kan keputusan rakyat," ujar Bamsoet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda ini. "Kami sadar betul implikasinya luar biasa. Kalau sampai salah, enggak bisa judicial review. Jadi, kami sangat berhati-hati. Kami ingin zero complaint," ujar Bamsoet.

Sejauh ini, fraksi yang menawarkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara melalui Ketetapan MPR adalah PDIP. Sementara fraksi yang menawarkan haluan negara tanpa amandemen alias dengan membuat UU saja adalah Golkar.

Dalam hal ini, Bamsoet berjanji akan merangkul semua kepentingan meskipun dirinya sendiri berasal dari Golkar. "Posisi saya, mendukung opsi yang memperkuat sistem presidensial," ujar dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

1 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?


Ketua MPR Dorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

7 hari lalu

Ketua MPR Dorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, kemajuan peradaban suatu bangsa tidak semata-mata tercermin dari megahnya gedung-gedung pencakar langit, atau penggunaan teknologi yang super canggih, atau pertumbuhan ekonomi yang melonjak tinggi.


Bamsoet Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

8 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Pembina organisasi Desa Bersatu, dengan Ketua Dewan Pembina Desa Bersatu Prabowo Subianto.


Bamsoet Dukung Unhan Bentuk Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat

20 hari lalu

Bamsoet Dukung Unhan Bentuk Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat

Saat ini konstitusi Indonesia tidak memiliki pintu darurat


Polri Terjunkan 1.459 Personel Amankan Aksi Dukung Hak Angket di Gedung DPR Hari Ini

21 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Polri Terjunkan 1.459 Personel Amankan Aksi Dukung Hak Angket di Gedung DPR Hari Ini

Polri menerjunkan 1.459 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo sejumlah elemen dukung hak angket di depan Gedung DPR/MPR hari ini.


MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

23 hari lalu

Sidang pasal ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi, Jakarta,(13/02). MK menolak permohonan hak uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD mengenai pasal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. TEMPO/Wahyu Se
MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?


Polri Terjunkan 3.929 Personel Amankan Demo di Depan DPR Hari Ini

23 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Polri Terjunkan 3.929 Personel Amankan Demo di Depan DPR Hari Ini

Para personel ini nantinya akan lakukan pengamanan untuk mencegah massa/peserta demo masuk ke dalam kawasan DPR atau MPR


Kisah Solihin GP Rayakan Ulang Tahun Ke-80 di Unpad, Ingatkan Pentingnya Pemberantasan KKN

23 hari lalu

Susi Pudjiastuti berbincang dengan mantan Gubernur dan sesepuh Jawa Barat Solihin GP atau Mang Ihin saat penganugerahan Doktor Kehormatan untuk Jusuf Kalla di Bandung, Senin, 13 Januari 2020. Mang Ihin juga disebut sebagai
Kisah Solihin GP Rayakan Ulang Tahun Ke-80 di Unpad, Ingatkan Pentingnya Pemberantasan KKN

Solihin GP mengajak masyarakat kembali ke konsep dasar dalam mengelola lingkungan hidup.


Bamsoet Resmikan Topping Off Apartemen 'B' Residence Grogol Jakarta

24 hari lalu

Bamsoet Resmikan Topping Off Apartemen 'B' Residence Grogol Jakarta

Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah MGM Propertindo yang sukses melakukan topping off apartemen B Residence Grogol di Jalan Daan Mogot 97.


Bamsoet Buka Kejuaraan Nasional Indonesia Sentul Series of Motorsport

24 hari lalu

Bamsoet Buka Kejuaraan Nasional Indonesia Sentul Series of Motorsport

Ketua MPR RI Bamsoet Buka Kejuaraan Nasional Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2024 Putaran 1 di Sentul