TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dirinya tak bisa merangkap jabatan menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah dilantik nanti. Hal itu disampaikan Ma'ruf menyusul rekomendasi Rakernas V MUI yang meminta Ma'ruf tetap menjabat hingga akhir periode pada 2020.
"Saya nanti tidak boleh merangkap ketua umum (MUI)," ujar Ketua MUI Periode 2015-2020 ini, saat ditemui usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Ahad, 13 Oktober 2019.
Ma'ruf mengatakan, jika kehendak Rakernas ingin dirinya menyelesaikan masa jabatan, maka solusinya adalah mempercepat Munas MUI digelar pada 2019. "Mungkin Munasnya dipercepat, supaya nanti ada pimpinan baru," ujar dia.
Sebelumnya, Rakernas V MUI meminta Ma'ruf Amin sebagai ketua umum menyelesaikan masa jabatannya hingga 2020 mendatang. Rakernas digelar pada 11-13 Oktober 2019 di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, NTB.
"Untuk kepentingan kesinambungan organisasi serta untuk kemaslahatan bersama, maka Rakernas meminta Ketua Umum MUI Periode 2015-2020 untuk menyelesaikan periode kepengurusan hingga dilaksanakannya Munas MUI pada tahun 2020," tulis Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid lewat keterangan tertulis pada Ahad, 13 Oktober 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, keputusan Rakernas tersebut tidak bersifat final. Musababnya, rekomendasi tersebut terganjal AD/ART MUI yang melarang perangkat pimpinan merangkap jabatan. "Jadi, rapat pimpinan MUI yang akan memutuskan nanti," ujar Amirsyah saat dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Oktober 2019.
Seperti diketahui, 20 Oktober mendatang, Ma'ruf Amin akan dilantik menjadi Wakil Presiden Periode 2019-2024. Berdasarkan Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga MUI, perangkat pimpinan tidak boleh merangkap jabatan.
Ma'ruf juga pernah berjanji akan mundur dari jabatan sebagai Ketua MUI setelah dilantik sebagai wakil presiden. "Nanti kalau sudah dilantik jadi wapres, baru saya mundur," ujar Ma'ruf pada Juli lalu.
