TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI untuk masa jabatan kedua digelar sebentar lagi. Lobi-lobi politik koalisi partai pendukung pemerintah pun mulai mengerucut. Namun, tak terdengar lobi Jokowi dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan partainya komitmen menjadi oposisi pemerintah periode 2009-2024. Menurut dia, posisi poltiik tersebut akan membuat partainya lebih terhormat pada saat memberikan masukan permasalahan kebangsaan kepada pemerintah.
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan," ucapnya saat dihubungi hari ini, Ahad, 13 Oktober 2019. "Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan."
Petinggi PKS itu pun melontarkan alasan lain. Dia menyatakan pilihan menjadi oposisi juga untuk menghormati partai lain yang sejak awal mendukung pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.
Di parlemen peran PKS sebagai penyeimbang juga bakal semakin maksimal. Jazuli mengklaim PKS juga memiliki kader-kader terbaik yang menjadi kepala daerah.
"PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin."
Dalam Pilpres 2019, PKS mendukung duet Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Jagoan mereka kembali dikalahkan oleh Jokowi setelah Pilpres 2014.
Setelah Jokowi - Ma'ruf ditetapkan sebagai pemenang, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PAN santer merapat ke kubu pemerintah. Bahkan pada Kamis dan Jumat pekan lalu Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto datang ke Istana Merdeka membahas koalisi bersama Jokowi.
Jika tiga partai bekas rival Jokowi di pilpres tersebut menyeberang menjadi pendukung pemerintah, dari sembilan partai yang lolos ke DPR hanya PKS yang berada di luar pemerintahan.
