TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019, sinyal adanya partai yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kian terang. Presiden Jokowi sudah mengundang dua ketua umum partai nonkoalisi pengusungnya untuk membicarakan kemungkinan mereka bergabung dengan pemerintahan.
Kamis, 10 Oktober lalu, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi mengakui pertemuan itu membicarakan kemungkinan Demokrat masuk ke kabinetnya di periode kedua nanti. "Kami bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi seusai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta.
SBY tidak memberikan keterangan mengenai pertemuan itu. Namun dalam pidato kontemplasinya beberapa waktu lalu, SBY mengajak kader Demokrat dan masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan partainya siap bergabung ke kabinet jika memang diminta.
"Jika Presiden Jokowi meminta dan mengajak kader Demokrat, tentulah kami siap membantunya," kata Hinca kepada wartawan, Jumat, 11 Oktober 2019. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi orang pertama yang disodorkan menjadi kandidat menteri Jokowi.
Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diundang ke Istana Merdeka. Berbeda dengan SBY, Prabowo dan Jokowi tampak mengumbar keakraban. "Untuk urusan ini belum final tapi tadi kami bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kami," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.
Di depan Jokowi, Prabowo menyatakan siap bergabung dengan koalisi pemerintah jika diperlukan. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengklaim mengedepankan persatuan kendati sebelumnya bersaing dengan Jokowi di pemilihan presiden 2019. "Kalau kami diperlukan kami siap, kami akan beri gagasan yang optimistis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh dobel digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat," kata Prabowo.
Andai akhirnya tak masuk koalisi pemerintah, Prabowo berjanji Gerindra tetap akan membantu pemerintah namun dengan cara yang berbeda. "Kami akan tetap loyal di luar untuk check and balances, sebagai penyeimbang."
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani sebelumnya mengatakan komunikasi Jokowi dengan para pimpinan partai politik akan semakin intens menjelang pelantikan presiden, 20 Oktober nanti. "Saya kira memang wajar kalau kemudian ada komunikasi-komunikasi yang lebih intensif," kata Arsul di kantornya, Kamis lalu. Komunikasi bukan cuma dengan pimpinan partai pengusungnya, tetapi juga dengan partai nonkoalisi.
Arsul tak mempermasalahkan seumpama Gerindra dan Demokrat bergabung dengan pemerintah jokowi. Namun PPP menggelar “karpet merah” untuk Gerindra ketimbang partai lain.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid juga menyatakan partainya tak mempersoalkan jika Jokowi mengajak oposisi bergabung. Dia mengaku tak khawatir jatah kursi menteri untuk partainya berkurang karena ada partai lain yang masuk ke pemerintahan. "Tidak ada kekhawatiran karena soal menteri itu memang prerogatif Presiden," kata Jazilul.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ IBNU SANI