Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sinyal Gerindra-Demokrat ke Jokowi Kian Terang Jelang Pelantikan

image-gnews
Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Sehari sebelumnya, Kamis (10/10/2019), Jokowi bertemu Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Sehari sebelumnya, Kamis (10/10/2019), Jokowi bertemu Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019, sinyal adanya partai yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kian terang. Presiden Jokowi sudah mengundang dua ketua umum partai nonkoalisi pengusungnya untuk membicarakan kemungkinan mereka bergabung dengan pemerintahan.

Kamis, 10 Oktober lalu, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi mengakui pertemuan itu membicarakan kemungkinan Demokrat masuk ke kabinetnya di periode kedua nanti. "Kami bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi seusai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta.

SBY tidak memberikan keterangan mengenai pertemuan itu. Namun dalam pidato kontemplasinya beberapa waktu lalu, SBY mengajak kader Demokrat dan masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan partainya siap bergabung ke kabinet jika memang diminta.

"Jika Presiden Jokowi meminta dan mengajak kader Demokrat, tentulah kami siap membantunya," kata Hinca kepada wartawan, Jumat, 11 Oktober 2019. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi orang pertama yang disodorkan menjadi kandidat menteri Jokowi.

Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diundang ke Istana Merdeka. Berbeda dengan SBY, Prabowo dan Jokowi tampak mengumbar keakraban. "Untuk urusan ini belum final tapi tadi kami bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kami," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.

Di depan Jokowi, Prabowo menyatakan siap bergabung dengan koalisi pemerintah jika diperlukan. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengklaim mengedepankan persatuan kendati sebelumnya bersaing dengan Jokowi di pemilihan presiden 2019. "Kalau kami diperlukan kami siap, kami akan beri gagasan yang optimistis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh dobel digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat," kata Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andai akhirnya tak masuk koalisi pemerintah, Prabowo berjanji Gerindra tetap akan membantu pemerintah namun dengan cara yang berbeda. "Kami akan tetap loyal di luar untuk check and balances, sebagai penyeimbang."

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani sebelumnya mengatakan komunikasi Jokowi dengan para pimpinan partai politik akan semakin intens menjelang pelantikan presiden, 20 Oktober nanti. "Saya kira memang wajar kalau kemudian ada komunikasi-komunikasi yang lebih intensif," kata Arsul di kantornya, Kamis lalu. Komunikasi bukan cuma dengan pimpinan partai pengusungnya, tetapi juga dengan partai nonkoalisi.

Arsul tak mempermasalahkan seumpama Gerindra dan Demokrat bergabung dengan pemerintah jokowi. Namun PPP menggelar “karpet merah” untuk Gerindra ketimbang partai lain.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid juga menyatakan partainya tak mempersoalkan jika Jokowi mengajak oposisi bergabung. Dia mengaku tak khawatir jatah kursi menteri untuk partainya berkurang karena ada partai lain yang masuk ke pemerintahan. "Tidak ada kekhawatiran karena soal menteri itu memang prerogatif Presiden," kata Jazilul.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ IBNU SANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

1 menit lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

2 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

3 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

5 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

7 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

7 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.