Ombudsman Temukan Maladministrasi Polri Tangani Demo 21-23 Mei

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. ANTARA

    Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menemukan adanya malaadministrasi oleh Kepolisian RI ketika menjalankan tugas dan kewenangannya menangani unjuk rasa 21—23 Mei 2019 yang berakhir ricuh.

    Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, menjelaskan bahwa temuan itu merupakan kesimpulan dari rapid assessment (RA) yang dilakukan Ombudsman.

    Ia menyebutkan setidaknya ada empat poin malaadministrasi Polri dalam menangani unjuk rasa ketika itu, yakni pertama penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan tidak kompeten pada perencanaan dan plotting pasukan.

    "Ada perkiraan-perkiraan yang dibuat intelijen itu kurang tepat dalam memprediksi jumlah, posisi, dan waktu sehingga kemudian terimplikasi pada ketidakkompetenan dalam mendeteksi kalau akan ada kerusuhan yang lebih besar," katanya.

    Kedua, kata dia, pihaknya melihat tata cara polisi dalam bertindak menjalankan tugas dan kewenangannya semestinya didasarkan pada KUHP dan peraturan Kapolri, termasuk penggunaan senjata oleh aparat.

    Namun, kata dia, dari temuan Ombudsman sebagai upaya melakukan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan tidak efektif sehingga ada penyimpangan prosedur.

    Ketiga, terkait penegakan hukum terhadap tersangka dan anak di bawah umur, dan keempat terkait dengan penanganan korban, serta barang bukti.

    "Jadi, itu empat hal yang terindikasi malaadministrasi. Ombudsman minta jangan lagi terulang penanggulangan demo dan kerusuhan seperti ini sampai jatuh korban luka. Bahkan, meninggal dunia," katanya.

    Atas temuan Ombudsman itu, Ninik memandang perlu ada perbaikan secara sistemik di internal Polri, antara lain, revisi kebijakan, profesional anggota, dan transparansi kinerja.

    Tim Ombudsman dalam bekerja, kata dia, telah mengumpulkan fakta, bukti, mendengarkan informasi, serta temuan banyak pihak, termasuk Polri.

    "Kami melihat implementasi SOP yang dibuat dan dilakukan oleh Polri di lapangan dan dampak yang terjadi, masih perlu pembenahan yang tentu saja memerlukan komitmen dan kerja keras para pimpinan Polri," kata Ninik.

    Dengan adanya temuan ini, kata dia, ke depannya masyarakat juga diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap kinerja pada pelayanan publik Polri dan pengendalian demonstrasi ke depan.

    Temuan itu menjadi saran yang akan disampaikan kepada Polri untuk perbaikan pelayanan publik dan pengendalian aksi unjuk rasa yang dilakukan Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.