PPP Incar Kursi Menteri Agama dan Koperasi-UKM

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Arsul Sani (kiri), Hidayat Nur Wahid (tengah), dan Jazilul Fawaid (kanan) dalam Rapat Pimpinan MPR pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. MPR akan mengundang Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua MPR Arsul Sani (kiri), Hidayat Nur Wahid (tengah), dan Jazilul Fawaid (kanan) dalam Rapat Pimpinan MPR pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. MPR akan mengundang Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani melempar sinyal partainya mengincar portofolio Menteri Agama dan Menteri Koperasi dan UKM di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Arsul mengatakan dua bidang itu sejalan dengan apa yang menjadi fokus partainya, yakni lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan ekonomi kerakyatan.

    "Kan cuma dua kluster aja yang kami ajukan, yaitu penguatan lembaga pendidikan keagamaan, tentu untuk semua agama dan pondok pesantren dan juga penguatan ekonomi kerakyatan terutama untuk kalangan umat Islam lah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Selain kursi Menteri Koperasi dan UKM, kata Arsul, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga termasuk portofolio yang sesuai dengan visi ekonomi kerakyatan PPP. Dia juga bergurau partainya bisa menempati kursi kabinet apa pun kecuali Menteri Luar Negeri.

    Meski begitu Arsul enggan merinci siapa saja kandidat menteri dari partainya. Dia berujar PPP menyerahkan persoalan penyusunan kabinet itu sepenuhnya kepada Jokowi.

    Menurut Arsul, Jokowi menyatakan akan melantik kabinetnya satu sampai dua hari setelah pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober mendatang. Dia berujar Presiden juga meminta agar para ketua umum koalisinya tak meninggalkan ibu kota hingga pelantikan nanti.

    "Minggu terakhir sebelum pelantikan presiden saya kira memang wajar kalau kemudian ada komunikasi-komunikasi yang lebih intensif," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.