PPP Berharap Kursi Menteri Agama dan Koperasi dan UKM

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah) bersama tim hukum TKN memberikan keterangan pers di Media Center Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. ANTARA

    Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah) bersama tim hukum TKN memberikan keterangan pers di Media Center Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani melempar sinyal partainya mengincar portofolio Menteri Agama dan Menteri Koperasi dan UKM di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Arsul mengatakan dua bidang itu sejalan dengan apa yanh menjadi fokus partainya, yakni lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan ekonomi kerakyatan.

    "Kan cuma dua kluster aja yang kami ajukan, yaitu penguatan lembaga pendidikan keagamaan, tentu untuk semua agama dan pondok pesantren dan juga penguatan ekonomi kerakyatan terutama untuk kalangan umat Islam lah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Selain kursi Menteri Koperasi dan UKM, kata Arsul, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga termasuk portofolio yang sesuai dengan visi ekonomi kerakyatan PPP. Dia juga bergurau partainya bisa menempati kursi kabinet apa pun kecuali Menteri Luar Negeri.

    Meski begitu Arsul enggan merinci siapa saja kandidat menteri dari partainya. Dia berujar PPP menyerahkan persoalan penyusunan kabinet itu sepenuhnya kepada Jokowi.

    Menurut Arsul, Jokowi menyatakan akan melantik kabinetnya satu sampai dua hari setelah pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober mendatang. Dia berujar Presiden juga meminta agar para ketua umum koalisinya tak meninggalkan ibu kota hingga pelantikan nanti.

    "Minggu terakhir sebelum pelantikan presiden saya kira memang wajar kalau kemudian ada komunikasi-komunikasi yang lebih intensif," kata dia.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.