118 Warga Lumajang Korban Kerusuhan Wamena Pulang Kampung

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi menerima makanan di Posko pengungsian di Makodim 1702/Jayawijaya, Wamena, Papua, Selasa 8 Oktober 2019. Pasca kerusuhan pada 23 September 2019, kini kondisi Wamena mulai aman dan kondusif, aktivitas sekolah dan pelayanan pemerintahan mulai kembali normal. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Pengungsi menerima makanan di Posko pengungsian di Makodim 1702/Jayawijaya, Wamena, Papua, Selasa 8 Oktober 2019. Pasca kerusuhan pada 23 September 2019, kini kondisi Wamena mulai aman dan kondusif, aktivitas sekolah dan pelayanan pemerintahan mulai kembali normal. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Lumajang - Sebanyak 118 warga Lumajang, Jawa Timur, dipulangkan ke lampung halamannya dari Wamena, Provinsi Papua, setelah terjadi kerusuhan di sana pada 23 September 2019.

    Sebanyak 20 orang di antaranya dijemput di Bandara Abdulrachman Saleh, Malang, dan telah tiba di Kabupaten Lumajang tadi malam, Rabu, 9 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WIB.

    Kepala Dinas Sosial Pemkab Lumajang Dewi Susiyanti mengatakan hingga hari ini, Kamis, 10 Oktober 2019 ini, sudah 118 warga perantau dari  Wamena dipulangkan. Mereka tiba bergelombang sejak Minggu, 29 September 2019.

    Dewi menuturkan sebagian pulang menumpang pesawat Hercules TNI AU yang mendarat di Malang dan Semarang. "Sebagian lagi pulang secara mandiri dan turun di Bandara Juanda," kata Dewi kepada Tempo di kantornya pagi tadi, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Menurut Dewi, gelombang terakhir kedatangan warga Jawa Timur dari Wamena diperkirakan Ranu pekan depan, 16 Oktober 2019, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.  pada Rabu pekan depan, 16 Oktober 2019. Berdasarkan data, 20 orang di antaranya berasal dari Lumajang.

    Meski begitu, tidak semua warga Lumajang yang merantau di Wamena ingin pulang. "Ada juga yang ingin bertahan di sana," ujar Dewi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.