KPK Periksa Eni Saragih dalam Kasus Tersangka Samin Tan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Samin Tan (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin 7 Oktober 2019. Samin Tan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Tersangka Samin Tan (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin 7 Oktober 2019. Samin Tan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR, dalam kasus suap terminasi tambang batu bara dengan tersangka Samin Tan.

    Samin Tan adalah pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

    "Yang bersangkutan (Eni saragih) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka untuk SMT," kata juru bicara KPK Febri Diansyah hari ini, Kamis, 10 Oktober 2019.

    Dalam perkara ini, KPK menyangka Samin menyuap Eni sebesar Rp 5 miliar dalam pengurusan terminasi kontrak batu bara milik perusahaannya. Eni disebut memfasilitasi pertemuan antara Samin dan sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Kasus yang menjerat Samin tersebut pengembangan perkara suap dalam proyek PLTU Riau-1. Eni Saragih telah divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam pengurusan proyek pembangkit tersebut.

    Hakim menyatakan Eni terbukti menerima uang miliaran rupiah dari beberapa pengusaha energi, salah satunya Samin Tan. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng tapi dia tak hadir dalam empat panggilan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.