Nasir Djamil: Persoalan UU KPK Tak Perlu Berlarut-larut

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil (kiri) bersama Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, saat mengikuti diskusi Pilar Kenegaraan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 18 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Legislator yang juga Anggota DPR Nasir Djamil mengatakan, Presiden RI Joko Widodo jangan sampai dilema terkait undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undanga (Perpu) atau tidak.

    "Persoalan UU KPK jangan sampai berlarut-larut. Presiden jangan dilema soal ini. Kalau terbitkan perpu silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa," kata Nasir Djamil di Banda Aceh, Rabu.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, persoalan UU KPK di DPR sudah selesai. DPR sudah menyetujui pengesahan UU KPK tersebut.

    Kini, lanjut Nasir Djamil, tinggal lagi keputusan Presiden apakah mengesahkan UU KPK atau mengeluarkan Perpu.

    "Masalah ini merupakan hak Presiden. Kalau Presiden ada hal penting dan genting bisa mengambil langkah dengan menerbitkan perpu. Kalau menerbitkan perpu tentu ada konsekuensinya," sebut HM Nasir Djamil.

    Penertiban perpu biasanya dilakukan tiga bulan atau satu masa persidangan DPR RI. Sebelum diterbitkan oleh Presiden RI, perpu harus mendapat persetujuan atau tidak oleh DPR RI.

    "Kalau pun Presiden tidak mengeluarkan perpu, juga harus dijelaskan kepada elemen masyarakat, terutama yang mendesak dikeluarkannya perpu UU KPK, sehingga persoalan ini menjadi jelas," kata HM Nasir Djamil.

    Terkait dengan RUU KUHP, Anggota Komisi III DPR RI 2014-2019 itu menyebutkan, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sudah diputuskan ditunda.

    "Penundaan ini setelah memahami aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Penundaan tersebut diputuskan dalam sidang terakhir DPR RI 2014-2019," sebut HM Nasir Djamil.

    HM Nasir Djamil menyebutkan, DPR RI 2019-2019 memungkinkan mengambil alih RUU KUHP. Dam ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

    "Ambil alih juga ada ketentuan. Kalau pembahasan di atas 50 persen, maka tinggal dilanjutkan DPR. Kalau belum, maka pembahasannya harus diulang," kata HM Nasir Djamil.

    Kalau pembahasan diulang, lanjut mantan Anggota DPRD NAD itu, menjadi tugas pemerintah. Sebab, RUU KUHP merupakan inisiatif eksekutif atau pemerintah.

    "Karena itu, kami meminta pemerintah segera mengambil sikap menyelesaikan persoalan RUU KUHP. Kalau memang dibahas ulang, pemerintah harus mengajak semua komponen masyarakat," pungkas HM Nasir Djamil.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.