Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wapres JK Minta KPI Jaga Independensi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019. Tempo/Egi Adyatama
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membuka rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019. Dalam kesempatan itu, JK meminta agar KPI bisa tetap menjaga independensinya dalam mengawasi penyiaran.

"Kredibilitas anda adalah independen, itu modal utama. Begitu anda tidak punya kredibel dan independensi, orang tidak lagi ikut," kata JK saat memberikan sambutan.

JK mengatakan seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebebasan berpendapat juga semakin luas. Seiring itu, media massa juga semakin berkembang dengan kecepatan luar biasa.

Dari mulai adanya radio, hingga saat ini kehadiran TV yang semakin kuat, hanya terjadi dalam kurun waktu yang tergolong singkat. JK mengatakan perkembangan itu harus memiliki norma dan batasan-batasannya. Hal ini untuk menghindari agar tak ada korban dari kebebasan pers atau kebebasan berpendapat yang liar.

KPI, kata JK, harus mengingat fungsi ini agar tetap berjalan sesuai treknya. KPI pun diminta jeli saat melihat sebuah tayangan yang tak sesuai norma.

"Itulah (perlu) ada objektivitas dari anda semua. Jadi anda tidak bisa hanya berdasarkan UU. Kalau sinetron ini begini isinya, di UU pasal berapa yang mengatakan tidak boleh? Hanya anda bicara melanggar norma. Jadi memang dipertaruhkan obyektivitas," kata JK.

Dalam rapim ini, JK juga didampingi oleh Menteri Komunikasi dan  Informatika Rudiantara. Selain itu, Ketua KPI Agus Suprio juga hadir bersama jajarannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

9 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.


Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

10 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.


Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

10 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menunjukkan surat suara pemilihan Pemilu 2024 saat menngunakan hak pilihnya di TPS 106 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu 14 Februari 2024. Mahfud MD bersama keluarga memberikan hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.


Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.  TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.


JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

11 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.


Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

11 hari lalu

Ilustrasi Televisi Digital di Program Analog Switch Off (ASO). (Antara/Pixabay)
Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

Kemenkominfo meminta pengelola stasiun televisi meningkatkan kualitas program-program siarannya. Ini alasannya.


KPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT

13 hari lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT

Sidang perdana antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dengan KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu berlangsung hari ini.


Sosok Solihin GP dalam Kenangan Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin

13 hari lalu

Tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara alias Mang Ihin. (ANTARA)
Sosok Solihin GP dalam Kenangan Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin

Jawa Barat kehilangan tokoh legendaris, Solihin GP. Jusuf Kalla dan Bey Triadi Machmudin mengenang kepulangan pria yang akrab dipanggil Mang Ihin itu.


Solihin GP Wafat, Jusuf Kalla: Beliau Pejuang Bangsa

14 hari lalu

Solihin GP dan Presiden Soeharto (Dok. Facebook/Sejarah Sunda)
Solihin GP Wafat, Jusuf Kalla: Beliau Pejuang Bangsa

Jusuf Kalla menyebut, Solihin GP merupakan salah satu pejuang bangsa.


Jusuf Kalla Terpilih Kembali sebagai Ketua Dewan masjid Indonesia, Berikut Profil DMI

14 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jusuf Kalla Terpilih Kembali sebagai Ketua Dewan masjid Indonesia, Berikut Profil DMI

Jusuf Kalla atau JK terpilih kembali menjadi Ketua DMI untuk ketiga kalinya. Ini profil Dewan Masjid Indonesia.