Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keraton Yogyakarta Menolak Masjid Gedhe Dipakai Muslim United

image-gnews
Bregada keraton keluar dari bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta untuk mengawal rangkaian acara Gerebeg Maulud, Rabu, 21 November 2018. Sebanyak tujuh gunungan yang diarak menuju masjid Gedhe dan Pura Pakualaman. TEMPO/Yovita Amalia
Bregada keraton keluar dari bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta untuk mengawal rangkaian acara Gerebeg Maulud, Rabu, 21 November 2018. Sebanyak tujuh gunungan yang diarak menuju masjid Gedhe dan Pura Pakualaman. TEMPO/Yovita Amalia
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKeraton Yogyakarta menolak permohonan penggunaan Kagungan Ndalem Masjid Gedhe Keraton atau Masjid Kauman beserta halamannya mulai Ndalem Pengulon juga Alun-alun Utara sisi barat untuk acara Muslim United yang rencananya digelar Forum Ukhuwah Islamiyah 11-13 Oktober 2019.

“Kami, khususnya Ngarso Dalem (Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X), hanya menjaga keamanan dan kenyamanan warga di Yogya. Banyak masukan dari masyarakat yang berlawanan dengan acara tersebut,” ujar Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, semacam pejabat tinggi Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono kepada Tempo Rabu 9 Oktober 2019.

Berdasarkan poster-poster yang telah disebarkan dan ditempel panitia, acara bertajuk Muslim United: Sedulur Saklawase itu akan diisi kegiatan Muslim Expo, Tablig Akbar, Social Activity, Food Festival, Muslim Community Gathering, dan Kids Corner.

Sejumlah penceramah pun juga dijadwalkan hadir. Mulai dari Ustad Abdul Somad, Hanan Attaki, Adi Hidayat, Oemar Mita, Bachtiar Nasir, Felix Siauw, juga artis Arie Untung.

Namun sebelum acara itu digelar, Keraton Yogya dalam sepekan terakhir telah merilis dua surat yang intinya tidak memberi ijin penggunaan aset Keraton itu untuk kegiatan tersebut.

Surat pertama dikeluarkan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditandatangi GKR Condrokirono melalui surat bernomor 336/KH.PP/Suro.IX/WAWU.1953.2019 tanggal 28 September 2019. Surat itu intinya menyatakan tidak bisa mengabulkan permohonan panitia untuk meminjam Masjid Kauman dan sekitarnya yang akan dipakai untuk acara itu.

Surat pertama itu dikeluarkan Keraton untuk menjawab permohonan pihak panitia Muslim United bernomor 002/PPT/MU/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 yang memohon ijin penggunaan Ndalem Pengulon sebagai area buffet dan area VVIP acara Muslim United.

Kemudian surat penolakan kedua dari Keraton Yogya terkait acara itu dirilis Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Wahono Sarto Kriyo Karaton Ngayogyakarto. Dalam surat bernomor 201/W&K/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Kanjeng Gusti Pangeran Hario Hadiwinoto itu intinya memuat membatalkan ijin penggunaan Alun-Alun Utara untuk acara Muslim United.

Condrokirono menuturkan, surat pembatalan yang dibuat KGPH Hadiwinoto itu karena lembaga Wahono Sarto Kriyo sebelumnya memang sempat memberi ijin.

“Ini surat yang meminta ijin ke Gusti Hadiwinoto, tanpa lampiran apa pun dan beliau saat itu mengira skala acara itu kecil,” ujar Condro. Namun setelah melihat event itu skalanya besar, ujar Condro, lembaga itu lantas mencabut ijin yang dikeluarkannya.

Condro yang merupakan putri kedua Raja Keraton Yogya Sultan HB X itu menambahkan hingga H-2 pelaksanaan acara itu, Keraton Yogya pun masih berpedoman pada dua surat yang dikeluarkan. Yakni tetap tak mengijinkan acara itu digelar di area aset Keraton Yogya tersebut. Condro mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut dengan panitia ihwal acara itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukan kali pertama Muslim United menggelar acara meminjam area Masjid Kauman.

Condro mengungkapkan sebenarnya tahun lalu 2018, acara Muslim United juga pernah digelar di Masjid Kauman dan berjalan lancar-lancar saja.

“Namun sekarang keadaan belum memungkinkan, “ ujar Condro merujuk pada masukan dari masyarakat yang tak setuju penyelenggaraan acara itu. Apakah khawatir acara itu bermuatan politis, Condro tak menjelaskannya.

Condro hanya menjelaskan jika Keraton Yogya memiliki prinsip tetap dapat mengayomi semua warga masyarakat tanpa kecuali. Sehingga keputusan Keraton yang menolak pelaksanaan acara itu digelar di Masjid Kauman dinilai terbaik melihat dari segala sisi.

Berbagai isu sempat muncul terkait polemik itu di media sosial. Terutama yang mengaitkan ketika sepekan sebelum acara Muslim United digelar, area Alun-Alun Utara digunakan sebuah stasiun televisi swasta menggelar acara yang ada pentas musik dangdutnya.

Condrokirono pun meluruskan hal itu. “(Penolakan acara Muslim United) Ini enggak ada urusan dengan acara dangdut. Mereka (warga media sosial) kan hanya melihat dari sisi permukaan nya saja, tapi tidak menyelami apa yang ada di balik itu semua,” ujarnya.

Sayangnya, Event Director Muslim United Rusdi Kurniawan saat dikonfirmasi Tempo terkait pelarangan acaranya oleh Keraton Yogya tak merespon. Nomor telepon genggamnya sempat tersambung dan diangkat namun kemudian dimatikan dan tak aktif.

Sedangkan nomor panitia lain acara Muslim United lainnya yang diperoleh Tempo juga tak aktif saat dihubungi.

Raja Keraton yang juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya usai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD DIY, menyatakan jika nDalem Pengulon (halaman Masjid Kauman) merupakan tempat yang fungsinya untuk menyiapkan makanan. Karena acara Muslim United tersebut bukan bagian dari fungsi peruntukan nDalem Pengulon, sehingga tidak diperkenankan.

"Ya iya dong, fungsinya (Ndalem Pengulan) bukan untuk itu,"ujar Sultan pada 3 Oktober 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bos Hamas Sebut Indonesia, Ajak Muslim Dunia Rebut Masjid Al Aqsa

15 jam lalu

Mohammed Deif
Bos Hamas Sebut Indonesia, Ajak Muslim Dunia Rebut Masjid Al Aqsa

Salah satu bos Hamas mengajak umat Muslim di seluruh dunia bersatu mempertahankan Masjid Al Aqsa, termasuk dari Indonesia.


Volodymyr Zelensky Bikin Acara Buka Puasa dengan Komunitas Muslim Ukraina

1 hari lalu

Presiden Ukriana Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato secara virtual di KTT G20, Selasa, 15 November 2022. Sumber: Istimewa
Volodymyr Zelensky Bikin Acara Buka Puasa dengan Komunitas Muslim Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan doa bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik pada Ramadan tahun ini.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

3 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


Tourism Western Australia Luncurkan Panduan Wisata Ramah Muslim untuk Wisatawan Indonesia

7 hari lalu

Vera Darmadi, Senior Market Manager, Tourism Western Australia, travel blogger Febrian, dan Julianti Muljadi, Country Director, Tourism Western Australia, saat peluncuran Panduan Wisata Muslim Western Australia Walking on a Dream, di Jakarta, Rabu 20 Maret 2024. TEMPO/Hanin Marwah Nurkhairani
Tourism Western Australia Luncurkan Panduan Wisata Ramah Muslim untuk Wisatawan Indonesia

Meski panduannya berjudul Muslim Guide, Tourism Western Australia memastikan panduan itu juga bisa digunakan secara umum


Buka Puasa Ramadan di Kedalaman 800 Meter, Penambang Kosovo: Kami Lebih Dekat dengan Tuhan

8 hari lalu

Ilustrasi penambangan pasir. TEMPO/Suryo Wibowo
Buka Puasa Ramadan di Kedalaman 800 Meter, Penambang Kosovo: Kami Lebih Dekat dengan Tuhan

Kosovo adalah negara mayoritas Muslim dan ratusan penambang di tambang timah, seng, dan perak milik negara turut menjalankan puasa Ramadan.


Sosok Al-Kindi yang Disebut Sebagai Filsuf Pertama dalam Peradaban Islam

10 hari lalu

Mengenal Al-Kindi, filsuf muslim yang telah menulis banyak karya dari berbagai bidang ilmu, dengan jumlah sekitar 260 judul. Foto: NU Online
Sosok Al-Kindi yang Disebut Sebagai Filsuf Pertama dalam Peradaban Islam

Mengenal Al-Kindi, filsuf muslim yang telah menulis banyak karya dari berbagai bidang ilmu, dengan jumlah sekitar 260 judul.


269 Tahun Yogyakarta Hadiningrat, Apa Isi Perjanjian Giyanti?

15 hari lalu

Prajurit Keraton Yogyakarta mengawal arak-arakan gunungan Grebeg Syawal di halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, 18 Juli 2015. Sebanyak enam buah gunungan diarak dalam acara ini. TEMPO/Pius Erlangga
269 Tahun Yogyakarta Hadiningrat, Apa Isi Perjanjian Giyanti?

Perjanjian Giyanti berkaitan dengan hari jadi Yogyakarta pada 13 Maret, tahun ini ke-269.


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

16 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Abhimantrana, Ungkap Makna di Balik Upacara Adat

16 hari lalu

Tarian Beksan Trunajaya membuka Pameran Abhimantrana, Upacara Adat Keraton Yogyakarta yang digelar 9 Maret hingga 25 Agustus 2024. (Dok. Istimewa)
Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Abhimantrana, Ungkap Makna di Balik Upacara Adat

Keraton Yogyakarta selama ini masih intens menggelar upacara adat untuk mempertahankan tradisi kebudayaan Jawa.


India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

16 hari lalu

Para pengunjuk rasa memegang poster saat protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai ujaran kebencian terhadap Muslim yang dilakukan oleh para pemimpin Hindu, di New Delhi, India, 27 Desember 2021. REUTERS/Adnan Abidi
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.