TNP2K: 50 Persen Aset Nasional Dikuasai 1 Persen Orang Kaya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. Presiden meminta agar program tersebut menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. Presiden meminta agar program tersebut menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memberi laporan akhir capaian kinerja mereka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019. Dalam laporannya, TNP2K mengatakan meski tingkat kemiskinan bisa ditekan sejak 2015, namun kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah

    Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, mengatakan tingkat kemiskinan terus menurun dari 11,2 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. "Untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan menjadi 1 digit mengingat semakin kecil tingkat kemiskinan semakin sulit untuk menurunkannya," kata Bambang.

    Meski begitu, Bambang mengatakan terdapat konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara tertimpang keempat di dunia di bawah Rusia, India, dan Thailand.

    "Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Jika naikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Bambang.

    Bambang mengatakan dasar dari adanya ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar. Hal ini, kata dia, harus terus dibenahi. Selain itu, sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, hinggga air bersih harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan.

    Selanjutnya, Indonesia juga harus membenahi lapangan pekerjaan. Bambang percaya lapangan pekerjaan harus diciptakan melalui investasi, juga pembangunan infrastruktur.

    "Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan. Pajak itu memang harus dilakukan secara efektif sehingga fair orang yang harus membayar pajak membayar pajak dengan tingkat yang fair juga," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.