TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan presiden dan pengumuman Kabinet Jokowi II, PDI Perjuangan (PDIP) mulai menggiring opini soal penunjukan menteri.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi masih membutuhkan warga Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemerintahan atau di Kabinet Jokowi II. Bahkan, sejak 2014 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan Jokowi untuk menempatkan nahdliyin di kementerian urusan kesejahteraan rakyat.
"Pak Jokowi tanya ke Ibu Mega (pada 2014), bagaimana menterinya. Yang disebut pertama adalah NU," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 8 Oktober 2019. "Ibu Mega mengusulkan NU harus jadi menteri urusan rakyat supaya bisa meningkatkan kesejahteraan Nahdliyin."
Pada Selasa malam, Hasto menyambangi Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj di pondok pesantrennya, Al Tsafaqah, di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan terima kasih atas dukungan warga NU terhadap Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilihan Presiden 2019.
Said Aqil juga mengucapkan terima kasih atas disahkannya Undang-Undang Pesantren di era pemerintahan Presiden Jokowi. Aturan itu akan mendorong peningkatan kualitas pesantren, antara lain dengan kucuran uang negara.
"Mudah-mudahan nanti juga ada menteri urusan pesantren dan di APBN ada anggaran untuk pesantren," ujar Said Aqil.
Hingga Juli lalu, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengatakan belum mengusulkan nama nahdliyin untuk masuk Kabinet Jokowi II periode 2019-2024.
"Nanti, kan Pak Jokowi pasti minta pertimbangan saya," ujar mantan Rais Am PBNU tersebut di Kantor MUI pada Selasa, 2 Juli 2019.
