Aktivis Sebut Jika UU KPK Berlaku, Tak Akan Ada OTT

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari

    (ki-ka) Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani, Peneliti ICW Emerson Yuntho, dan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Suliyanto mendatangi gedung KPK untuk menolak Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, 16 Agustus 2016. TEMPO/Maya Ayu Puspitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengatakan, jika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK hasil revisi berlaku, maka tidak akan ada lagi operasi tangan tangan (OTT).

    "Jadi kalau yang terjadi ke depan itu revisi UU KPK ini disahkan, dikasih nomor, ke depan tidak akan ada OTT itu," ujar Emerson di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019.

    Emerson bahkan menyebut, kalau pun ada OTT, yang terciduk adalah orang yang tak memiliki relasi dengan elite partai politik atau elite di tingkat eksekutif.

    "Jadi kalau engga punya beking ya potensi di OTT," ucap Emerson.

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

    Padahal, menurut ICW, penerbitan perpu itu penting untuk menganulir perubahan UU KPK yang dinilai melemahkan.

    Setidaknya, ada 10 konsekuensi dari perubahan UU KPK terhadap kerja pemberantasan korupsi hingga citra pemerintahan di mata dunia.

    M. ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.