Jelang Pelantikan Presiden, Ketua MPR Harap Tidak Ada Demo

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

    INFO NASIONAL — Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk lima tahun ke depan, Joko Widodo – Ma’ ruf Amin akan digelar di Gedung DPR RI, Minggu, 20 Oktober 2019. Ketua MPR, Bambang Soesatyo, berharap saat pelantikan berlangsung tidak terjadi aksi demonstrasi sebab pelantikan ini merupakan momen penting dan sakral bagi bangsa Indonesia.

    "Bagi yang berencana demo di hari pelantikan nanti, mohon diurungkan niatnya demi menghormati acara sakral bagi negara kita. Apalagi pelantikan disaksikan dunia sehingga tidak elok bila melakukan hal itu," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019. 

    Pelantikan presiden dan wakil presiden harus berjalan lancar dan hikmat lantaran akan membawa nama baik bangsa di dunia internasional. Salah satu implikasi yang memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, yakni investor asing tidak takut menanamkan modal investasinya ke Indonesia. Mereka percaya jika kondisi keamanan Indonesia kondusif. 

    Selain berharap pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar, menurut Bambang yang saat ini tengah disiapkan MPR RI adalah melakukan pembagian tugas sembilan wakil ketua.

    Pembagian dilakukan agar masing-masing wakil ketua MPR RI memiliki tanggung jawab yang sama. Mereka pun segera membentuk tiga badan dan satu komisi di MPR RI. Hal tersebut nantinya akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI pada Rabu, 9 Oktober 2019, besok. 

    "Kami akan melakukan musyawarah mufakat dalam pembagian tugas Wakil Ketua di rapat gabungan dengan fraksi-fraksi yang ada pada Rabu. Mudah-mudahan besok selesai sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya," kata Bambang Soesatyo. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.