TEMPO.CO, Jakarta-Putri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menolak rencana Majelis Perwakilan Rakyat menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara. Menurut Yenny, hal itu tidak sesuai kebutuhan zaman. "Menurut saya, kita tidak akan bisa lincah mengikuti kebutuhan zaman," kata dia di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Yenny mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai rencana penghidupan kembali GBHN melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima ini. Namun, ia mengatakan MPR seharusnya membuat peraturan yang sesuai kebutuhan zaman.
"Menurut saya kita justru harus membuat aturan itu yang sesuai dengan kebutuhan zaman, apakah kembali ke GBHN kita bisa lebih lincah?" ujar dia.
Sebelumnya, mayoritas partai politik menyatakan sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945, salah satunya untuk mengembalikan GBHN. Hal ini juga telah menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya ke MPR periode 2019-2024.
MPR merasa perlu menghidupkan kembali GBHN untuk mensinkronkan sistem perencanaan pembangunan nasional dari tingkat pusat ke daerah. MPR berpendapat selama reformasi sistem perencanaan pembangunan belum terintegrasi baik dari presiden, gubernur, bupati hingga wali kota.