JK Tetap Anggap Perpu KPK Jalan Terakhir

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.Co, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tetap beranggapan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) menjadi jalan terakhir. Ia mendorong agar pihak yang tidak setuju dengan undang-undang ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    JK menilai perdebatan tentang perlu tidaknya Perpu KPK keluar bisa dihentikan. "Saya kira (perpu) itu jalan terakhir, ya, masih ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu dulu," kata dia di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

    Menurut JK, saat ini pemerintah juga menunggu keputusan MK terkait uji materi yang didaftarkan oleh sejumlah mahasiswa. "Tentu, kan, sekarang sudah ada yang memasukkan walaupun undang-undangnya belum berlaku," tuturnya.

    Sebelumnya,  JK berpendapat jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan perpu maka akan menjatuhkan wibawa pemerintah. Ia berdalih Jokowi sebelumnya telah menyetujui rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK.

    Menurut dia, penerbitan perpu juga tidak menjamin bisa meredam gelombang protes dari sejumlah masyarakat.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.