Amandemen UUD 1945, PKB Menolak Periode Jabatan Presiden Diubah

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid saat membacakan doa dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Maret 2018.  TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid saat membacakan doa dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan amandemen Undang-undang 1945 harus terbatas. Jazilul tak sepakat jika perubahan konstitusi itu sampai menyasar pada perubahan masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode.

    "Tak sampai ke situ perubahannya, dua periode itu cukup untuk presiden dan eksekutif," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

    Jazilul mengatakan partainya sepakat dengan gagasan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini juga telah menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya ke periode 2019-2024.

    Menurut Jazilul, amandemen UUD 1945 ini harus terbatas agar tak melebar ke mana-mana. Jika tak dibatasi, dia memprediksi akan banyak pihak yang ingin melakukan berbagai perubahan dari konstitusi.

    "Kalau tidak terbatas saya yakin nanti semua masyarakat itu akan memasukkan keinginannya di dalam proses perubahan," kata Wakil Ketua Umum PKB ini.

    Namun, Ketua Fraksi Nasdem MPR Johnny G. Plate berpandangan berbeda. Johnny menilai bahwa amandemen harus komprehensif dan tidak sepotong-sepotong.

    Menurut Johnny, salah satu hal yang harus dibahas ialah ihwal masa jabatan presiden. Dia mengatakan haluan negara yang dimaksudkan untuk konsistensi pembangunan ini juga terikat dengan masa jabatan eksekutif, mulai dari presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota.

    "Konsistensi pembangunan juga terikat dengan eksekutifnya. Masa jabatan presiden juga berhubungan, nanti perlu didiskusikan semuanya," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.


    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.