Eks Juri Bung Hatta Award Berharap Jokowi Terbitkan Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Tafiequrachman Ruki, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti, Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana dan Plt Wakil Pimpinan KPK, Johan Budi mengangkat tangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan dewan juri Bung Hatta Anticorruption Award Betti Alisjahbana berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK). "Saya berharap Pak Presiden mengeluarkan perpu-nya," kata Betti saat dihubungi, Selasa, 8 Oktober 2019.

    Namun, ia meminta masyarakat tidak terlalu mendesak, bersabar, dan memberikan waktu kepada Jokowi. Mantan panitia seleksi calon pimpinan KPK 2015 ini juga meminta masyarakat tak mengancam Jokowi. Membiarkan berproses dulu karena publik sangat berharap perpu dikeluarkan. “Jadi tidak usahlah ancam-ancam, nanti malah jadi tidak produktif," kata dia.

    Indonesia Corruption Watch mengusulkan penghargaan Bung Hatta Award untuk Jokowi dicabut. Opsi pencabutan itu dinilai perlu bila Jokowi tak menerbitkan Perpu KPK. "Tidak terlihat lagi sosok antikorupsi pada Presiden Jokowi karena tidak menyelamatkan KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2019.

    Bung Hatta Anticorruption Award atau Bung Hatta Award adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dianggap bersih dari korupsi. Jokowi menerima penghargaan ini saat masih menjabat Wali Kota Solo pada 2010.

    Betti menjadi salah satu juri Bung Hatta Award pada 2010. Ia mengatakan proses penilaian kala itu memakan waktu yang cukup lama dan penilaian yang ketat. Namun, ia enggan menanggapi usulan pencabutan penghargaan yang ia berikan kepada Jokowi. Ia mengatakan yang berhak menilai pencabutan itu adalah pengurus Bung Hatta Award.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.