TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani berharap kisruh penyusunan alat kelengkapan dewan yang berakhir dengan pimpinan-pimpinan komisi diambil oleh fraksi-fraksi oposisi pada awal DPR periode 2014-2019 tidak terulang lagi.
"Apa yang terjadi lima tahun lalu itu menjadi luka sejarah. Saya berharap dalam proses kepemimpinan DPR sekarang tidak akan terjadi lagi," kata dia kepada wartawan saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.
Puan mengatakan kisruh yang terjadi lima tahun sebelumnya itu merupakan luka sejarah yang membuat proses demokrasi yang sudah dilakukan melalui Pemilu 2014 menjadi berantakan.
Menurut Puan, hal itu terjadi karena para politisi dan anggota DPR tidak saling menghargai dan menghormati sehingga pimpinan DPR dan pimpinan komisi-komisi tidak dipilih sesuai proporsi kursi-kursi yang ada di DPR.
"Karena itu, di periode ini kita harus lebih menghormati dan menghargai," ujarnya.
Puan mengatakan alat kelengkapan dewan di DPR periode 2019-2024 akan disusun secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi fraksi-fraksi atau perolehan suara partai politik saat Pemilu 2019.
"Namun saya berharap semua proses ini tetap akan kita lakukan dengan musyawarah mufakat," kata dia.
DPR periode 2019-2024 telah dilantik pada Selasa 1 Oktober 2019, yang terdiri atas sembilan fraksi dari sembilan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR.
Fraksi-fraksi di DPR adalah Fraksi PDI Perjuangan (128 kursi), Fraksi Partai Golkar (85 kursi), Fraksi Partai Gerindra (78 kursi), Fraksi Partai NasDem (59 kursi), dan Fraksi PKB (58 kursi).
Kemudian, Fraksi Partai Demokrat (54 kursi), Fraksi PKS (54 kursi), Fraksi PAN (44 kursi), dan Fraksi PPP (19 kursi).
DPR dipimpin oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak, yaitu Ketua Puan Maharani (PDI Perjuangan) dan para wakil ketua, yaitu Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rachmat Gobel (Partai NasDem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
