DPR Berpeluang Tolak Perpu KPK? Para Tokoh Siap Jadi Fraksi ke11

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

    Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mendiskusikan peluang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK ditolak DPR, jika presiden mengambil opsi ini untuk meredam gelombang protes masyarakat. "Bagaimana kalau ditolak?" kata Bivitri menirukan pertanyaan Jokowi ketika opsi Perpu ditawarkan.

    Diskusi ini terjadi saat Jokowi mengundang para tokoh dan cendekiawan ke Istana Negara pada 26 September lalu. 

    Bivitri enggan mengartikan bahwa pertanyaan Jokowi adalah kekhawatiran. Menurut dia, Jokowi hanya mendiskusikan segala kemungkinan terburuk dengan para tokoh.

    Sepanjang perjalanan politiknya, Jokowi tidak pernah duduk di parlemen dan tidak pula punya partai politik. "Saya kan tidak punya fraksi di DPR," Jokowi.

    Seketika, para tokoh menyatakan siap pasang badan untuk Jokowi, seandainya Perpu ditolak DPR. "Kami sampaikan, bersiap-siap menjadi fraksi ke11 (waktu itu DPR masih 10 fraksi)," ujar Bivitri.

    Sikap partai-partai di DPR RI terbelah terkait rencana Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU KPK. Sebagian partai oposisi setuju jika Jokowi mengeluarkan Perppu. Sedangkan mayoritas partai pendukung Jokowi-Ma'ruf justru menolak. PDIP selaku pendukung utama pemerintahan bersuara paling keras.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tidak tepat jika Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. "Mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat." Hasto menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.

    Anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan bahkan meminta presiden tak mendengar pihak-pihak yang disebutnya dengan istilah para pembisik. "Jangan sampai presiden terjebak melakukan perbuatan inkonstitusional," ujar Arteria di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 30 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.