Ketua MPR Usul Jokowi Pilih Menteri yang Komunikatif

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2019. Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2019. Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaKetua MPR, Bambang Soesatyo, berharap jajaran menteri Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 lebih tanggap terhadap persoalan yang terjadi.

    Menurut Bamsoet, begitu sapaan akrabnya, suara masyarakat bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dan legislatif. 

    "Itu menjadi bukti masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap menanggapi aspirasi masyarakat," kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2019.

    Bamsoet berharap rangkaian unjuk rasa dan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi, yang belakangan terjadi harus menjadi renungan. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah, DPR, MPR, dan DPD.

    Sehingga, kata dia, Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin harus memilih menteri yang mampu tanggap terhadap aspirasi masyarakat. 

    Ia mengatakan, presiden memiliki hak prerogratif untuk memilih menteri dari berbagai komunitas. Termasuk unsur partai politik maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor.

    "Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.