Pengamat Usul Jokowi Terbitkan Perpu KPK Setelah 17 Oktober

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa dari universitas se-Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 26 September 2019. Mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

    Sejumlah mahasiswa dari universitas se-Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 26 September 2019. Mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik, Syamsuddin Haris, menilai waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) adalah setelah 17 Oktober 2019.

    "Pilihan yang baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17. Dengan demikian, penerbitan Perpu KPK setelah 17 Oktober," kata Syamsuddin di Hotel Erian, Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2019.

    Syamsuddin menuturkan, 17 Oktober merupakan tepat satu bulan sejak pengesahan revisi UU KPK pada 17 September 2019. Meski Jokowi tak menandatangani revisi UU KPK sampai 17 Oktober, UU KPK yang baru tetap sah dan berlaku.

    Jika Jokowi memutuskan menerbitkan Perpu KPK setelah 17 Oktober 2019, Syamsuddin menyebut masih ada 2 pilihan yang harus diambil. Pilihan pertama, setelah tanggal 17 Oktober namun sebelum pelantikan. Pilihan kedua, setelah tanggal 17 Oktober tetapi setelah pelantikan presiden. Jokowi akan dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

    Menurut Syamsuddin, ada keuntungan dan kerugian dari kedua pilihan tersebut. Kalau penerbitan perpu dilakukan sebelum pelantikan, ada kekhawatiran acara tersebut terganggu. "Katakan ada parpol yang tidak hadir di Senayan. Memang paling aman itu adalah sesudah pelantikan," ujarnya.

    Jika menerbitkan perpu setelah pelantikan, Syamsuddin mengingatkan agar waktunya dilakukan sebelum pembentukan kabinet yang baru. Selain untuk mengamankan pelantikan presiden, alasan penerbitan Perpu KPK diputus sebelum pembentukan kabinet adalah agar Jokowi memiliki legitimasi yang kuat.

    "Sebab Presiden dapat mandat politik yang baru hasil pemilu. Kemudian, kenapa mesti sebelum pembentukan kabinet? Supaya Presiden memiliki bargaining position yang kuat menghadapi parpol. Apa boleh buat, kita mesti sedikit bersabar," kata Syamsuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.